PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN PREMANISME (STUDI KASUS DI POLRES BARITO KUALA)

AKBAR, MUHAMMAD (2021) PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN PREMANISME (STUDI KASUS DI POLRES BARITO KUALA). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
artikellll M Akbar.pdf

Download (336kB)

Abstract

Tindak pidana Pemerasan merupakan suatu perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kata “Pemerasan” sendiri bisa berarti “meminta uang atau yang lain dengan dengan disertai ancaman. Tindak pidana pemerasan sendiri kerap sekali dilakukan oleh Preman di daerah kota-kota yang pesat perkembangan nya. Para Premanisme kerap kali melakukan perbuatan tersebut kepada pedagang kaki lima sehingga membuat timbulnya ketakutan dan rasa was-was untuk berjualan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap Premanisme yang melakukan tindak pidana pemerasan dan peran dari aparat kepolisian terhadap terjadinya tindakan premanisme di Polres Barito Kuala. Penelitian ini adalah bersifat penelitian empiris yaitu penelitian lapangan yang berlokasi di wilayah hukum Polres Barito Kuala. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, pertama, Pengaturan hukum mengenai tindak pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Premanisme diatur dalam pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berisi sebagai berikut : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” Peran kepolisian dalam memberantas premanisme premanisme ditempuh dengan dua cara yaitu sacara preventif dan represif.. Kedua, Peran Polri di dalam penanggulangan premanisme diharapkan bukan lagi sebagai alat penguasa melainkan sebagai institusi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tidak lagi mengedepankan kekerasan, lebih mengarah pada pendekatan system thinking (berfikir sistem), knowledge, skill dan atitude melalui pembenahan soft skill. Hal ini merupakan kerangka dasar dari profesionalisme Polri. Belum sepenuhnya adanya rasa aman yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat dan pelaku usaha karena masih banyaknya “tukang palak”, hal ini dapat terlihat dengan semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan oleh premanisme misalnya kualitas kejahatan premanisme yang sudah menjalar pada kegiatan-kegiatan kepentingan umum menyangkut pengadaan tanah demi kepentingan umum dengan melakukan penguasaan lahan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Pemberantasan Premanisme,
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Akbar
Date Deposited: 07 Jul 2021 01:58
Last Modified: 07 Jul 2021 01:58
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/6082

Actions (login required)

View Item View Item