TUGAS KEPOLISIAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002

PERMATA, FIGA ARIF (2021) TUGAS KEPOLISIAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKELL FIGA ARIF.pdf

Download (203kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan tugas kepolisian dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang meninjau peraturan-peraturan yang berlaku. Bahan penelitian berupa bahan pustaka, Spesifikasi penelitian ini bersifat diskriptif analitis artinya penulis hanya menggambarkan tentang obyek yang menjadi pokok permasalahan saja, sehingga dapat diharapkan suatu pemecahan tehadap segala persoalan yang dihadapi. Penyajian data ini, dilakukan dengan cara menguraikan hasil penelitian yang didukung dengan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang selanjutkan dibahas dalam pembahasan. Data yang diperoleh diolah melalui proses editing yaitu proses memeriksa dan meneliti data untuk mendapatkan data yang benar, kemudian menganalisanya dan membandingkan dengan asas-asas hukum atau konsep-konsep hukum, teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan fungsi Polri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat merupakan amanah Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, tentang (Tahun 1961 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289). Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesional kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum didalamnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, tentang keentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dilapangan. Polri dalam melaksanakan tugas pelayan kepada masyarakat, menemui hambatan baik intenal kepolisian itu sendiri, maupun eksternal.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Tugas Kepolisian, Peningkatan Pelayanan, Masyarakat
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Figa Arif Permata
Date Deposited: 09 Jul 2021 03:19
Last Modified: 09 Jul 2021 03:19
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/6113

Actions (login required)

View Item View Item