TANGGUNG JAWAB HUKUM TUKANG GIGI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN MELEBIHI BATAS KEWENANGANNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Gusnadi, Fedi (2021) TANGGUNG JAWAB HUKUM TUKANG GIGI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN MELEBIHI BATAS KEWENANGANNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
artikel fedi gusnadi 17810065 oke.pdf

Download (255kB)

Abstract

Tukang gigi pada dasarnya hanya diperbolehkan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan dari bahan akrilik. Namun pada kenyataan dilapangan masih banyak praktik tukang gigi yang tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana tukang gigi memberikan pelayanan yang melewati batasan wewenang yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan melakukan tindakan perawatan gigi yang seharusnya dikerjakan oleh seorang dokter gigi seperti melakukan penambalan gigi, pemasangan kawat gigi (behel), mencabut gigi, pembersihan karang gigi (scalling), serta melakukan perawatan pemutihan gigi (veneer). Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik dalam pengumpulan data yaitu menggunakan metode studi pustaka. Dengan meninjau suatu permasalahan tentang pengaturan terhadap tanggung jawab hukum tukang gigi ditinjau dari Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pengguna jasa tukang gigi. Hasil dari penelitian ini perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu dengan pemberian hak atas ganti rugi sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang muncul karena adanya kesalahan dan kelalaian yang lakukan oleh tukang gigi. Tanggung jawab tukang gigi sebagai pelaku usaha dijelaskan dalam pasal 19 ayat (1) UUPK . Adapun tanggung jawab tukang gigi yang melakukan pekerjaan melebihi batas kewenangannya yaitu berupa tanggung jawab dalam hukum pidana, tanggung jawab dalam hukum perdata, dan tanggung jawab administrasi. Penulis menyarankan kepada pemerintah diharapkan agar melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap kosumen dan khususnya terhadap praktik tukang gigi. Karena jika dilihat dari banyaknya tukang gigi yang melakukan pekerjaan melebihi batas kewenangannya merupakan pengaruh kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah. Dental artisan are basically only allowed to make dentures and install removable dentures made of acrylic material. But in reality in the field there are still many dental artisan practices that do not run in accordance with applicable regulations, where dental artisans provide services that exceed the limits of authority determined by the government by taking dental care actions that should be carried out by a dentist such as filling teeth, installing braces (stirrup) , pulling teeth , cleaning tartar (scaling) , and perform teeth whitening treatments (veneer) . This research is a descriptive analytical normative research. The approach used is a qualitative approach with the types of data used, namely primary data and secondary data. The technique in data collection is using the literature study method. By reviewing a problem regarding the regulation of the legal responsibility of dental artisans in terms of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and legal protection for consumers as users of dental artisan services. The results of this study are legal protection for consumers, namely by giving the right to compensation as an effort to provide protection for everyone for a consequence that arises because of errors and omissions committed by dental artisans. The responsibilities of dental artisans as business actors are explained in Article 19 paragraph (1) of the UUPK. The responsibilities of dental artisans who carry out work exceeding the limits of their authority are in the form of responsibilities in criminal law, responsibilities in civil law, and administrative responsibilities. The author suggests that the government is expected to carry out regular guidance and supervision of consumers and especially the practice of dental artisans. Because when viewed from the number of dental artisans who do work exceeding the limits of their authority, it is the influence of the lack of supervision and guidance from the government.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Tanggung Jawab Hukum, Tukang Gigi, Perlindungan Konsumen Legal Liability, Dental Artisans, Consumer Protection
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Fedi Gusnadi GUSNADI
Date Deposited: 13 Sep 2021 02:08
Last Modified: 13 Sep 2021 02:08
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/7479

Actions (login required)

View Item View Item