PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI PASAR MODAL

Alfredo, Rifki (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI PASAR MODAL. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
jurnal rifki alfredo-dikonversi.pdf

Download (115kB)

Abstract

Di pasar modal, investor yang sah bagi para penyandang dana mengambil peran penting dalam menarik para penyandang dana. Karena dengan jaminan legitimasi yang besar, para orang dana akan lebih yakin untuk menempatkan sumber daya ke pasar modal di suatu negara. Kepastian hukum di suatu negara dapat menentukan banyak atau tidaknya investor di negara tersebut Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pengawasan di bidang jasa keuangan pasar mengalami perubahan dari pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam menjadi dimulai oleh Otoritas Jasa Keuangan. Secara kelembagaan, Bapepam bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, sebab Bapepam terletak di dasar naungan Departemen Keuangan, sebaliknya Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat ataupun warga aspek krusial yang jadi dasar pembuatan OJK merupakan ke tidak maksimalnya proteksi kepentingan konsumen jasa. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi seperti diatas, maka tentang perlindungan hukum di pasar modular. Dengan demikian atas perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modular dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum atas pendukung keuangan tersebut merupakan hal yang penting untuk berjalannya dengan baik mekanisme di pasar modular. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modular yang merupakan landasan hukum bagi keberadaan pasar modular di Indonesia telah memberikan jaminan hukum para pihak yang melaksanakan aktivitas di bidang pasar modular dan proteksi untuk penyokong keuangan. In the capital market, legal protection for investors plays an important role in attracting investors. Because with good legal protection, investors will be more confident to invest in the capital market in a country. Legal certainty in a country can determine whether or not there are many investors in that country. From this research, it was found that supervision in the field of market financial services has changed from supervision carried out by Bapepam to being supported by the Financial Services Authority. Institutionally, Bapepam is responsible to the Minister of Finance, because Bapepam is under the Ministry of Finance, while the Financial Services Authority is responsible to the House of Representatives or the public. The aspect that forms the basis for the formation of the OJK is the inadequate protection of the interests of consumers of financial services. In accordance with the problems that occur as above, namely regarding legal protection in the capital market. Thus, legal protection is based on Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market and Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. Legal protection for investors is important for the proper functioning of the capital market mechanism. Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, which is the legal basis for the existence of the capital market in Indonesia, has provided legal guarantees for parties carrying out activities in the capital market sector as well as protection for investors.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Kepentingan Konsumen, Pasar Modal Legal Protection, Consumer Interests, Capital Market
Subjects: K Law > KF United States Federal Law
Depositing User: Rifki Alfredo
Date Deposited: 23 Sep 2021 01:48
Last Modified: 23 Sep 2021 01:48
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/7831

Actions (login required)

View Item View Item