ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KEMASAN TANPA TANGGAL KEDALUWARSA DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42)

MAULANA, ANDI LUTHFI (2021) ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KEMASAN TANPA TANGGAL KEDALUWARSA DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL ANDI LUTHFI MAULANA (17810260).pdf

Download (207kB)

Abstract

Berbagai makanan dan minuman aneka jenis jajanan yang dijual maupun yang berdampak pada masyarakat perlu berhati-hati di pasaran, guna memastikan jenis makanan dan minuman yang ingin di dikosumsi. Bukan sekedar sebuah cita rasa, warga (konsumen) harus memperhitungkan apa yang akan terjadi dari makanan dan minuman tersebut agar kesehatan diri sendiri pada jangka waktu yang panjang, dan berimbas pada suatu proses pembuatan makanan dan minuman memerlukan keselestarian lingkungan.. Kedaluwarsa yaitu sesuatu keadaan dimana sesuatu benda dikatakan tidak layak mengkonsumsi karna telah melalui batasan waktu yang ditetapkan pada produk kemasannya. Penelitian ini memakai jenis penelitian normatif. Sumber data yang ditemukan yakni informasi primer yaitu bahan- bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta data sekunder yang diperoleh melalui buku- buku, jurnal, internet, artikel dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. hasil penelitian maka ketentuan pencantuman tanggal kedaluwarsa pada label kemasan itu telah diatur di dalam pasal 111 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan, Serta pula di atur dalam pasal Pasal 97 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Mengenai Pangan, dan kegiatan pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa ini terlebih lagi sudah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Serta upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan serta minuman kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa sebagaimana yang tertera diatur dalam Pasal 4 huruf a serta c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Dan sanksi yang bakal dikenai oleh pelaku usaha, dikeluarkan oleh pemerintah terutama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) guna memberikan perlindungan buat konsumen yakni berbentuk pelarangan bagi pelaku usaha guna memperdagangkan barang serta ditariknya dari peredaran sesuai dengan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan. Various forms of packaged food and beverage products that are sold or spread in the market make people today are more careful to determine what types of food and drinks they want to consume. Not only taste, the public must also take into account the impact of these packaged food and beverage products for their own health in the long term. Expiration is a condition where something is said to be unfit for consumption because it has passed the time limit set on the product packaging. This research uses the type of normative research. The source of the data obtained is primary information, namely materials that have binding legal force and secondary data obtained through books, journals, internet, articles and other legal materials related to this research. The results of the study show that the provisions for the inclusion of an expiration date on the packaging label have been regulated in Article 111 paragraph (3) letter e of Law Number 36 Year 2009 concerning Health, and is also regulated in Article 97 paragraph (3) letter g of the Law. Number 18 of 2012 concerning Food, and the activities of business actors that do not include an expiration date, moreover, it has been regulated in Article 8 paragraph (1) letter g of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. As well as legal protection efforts for consumers against packaged food and beverage products without an expiration date as stated in Article 4 letters a and c of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. And the sanctions that will be imposed by business actors are issued by the government, especially the Food and Drug Administration (BPOM) in order to provide protection for consumers in the form of a ban for business actors to trade goods and withdrawal from circulation in accordance with Article 8 paragraph (4) of the Law. Number 8 of 1999 concerning Protection.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: pengaturan kedaluwarsa, produk kemasan, perlindungan hukum konsumen setting expiration, packaging products, consumer legal protection
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Andi Luthfi Maulana
Date Deposited: 23 Sep 2021 02:26
Last Modified: 23 Sep 2021 02:26
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/7845

Actions (login required)

View Item View Item