TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA( STUDI KASUS PERKARA NO. 702/ PID.SUS/2019/PN BJM)

PANGESTU, DHEA RAMDHANI (2021) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA( STUDI KASUS PERKARA NO. 702/ PID.SUS/2019/PN BJM). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL DHEA RAADHANI PANGESTU.pdf

Download (541kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu buat mengetahui penerapan dari sila kedua pancasila yaitu kemanusian yang adil beradab itu apakah sudah menjadi landasan nilai keadilan yang seharusnya terpancar dalam UU No 35 tahun 2009 pasal 131 bagaimana kewajiban bagi orang yang mengetahui adanya narkotika dilingkungan sekitarnya namun tidak melapor harus jelas waktunya kapan melapor sehingga bisa ditindak secara hukum namun dalam perkara ini terjadi kekaburan hukum dimana ketika individu mengetahui adanya narkotika namun tidak jelas aturan mengenai kapan orang mengetahui adanya narkotika itu tidak jelas kapan nya harus melapor. hukum pidana terhadap tindak pidana tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika juga bertujuan buat mengkaji lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana No.702/Pid.Sus/2019/PN.Bjm. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan yaitu Bagaimana Unsur tindak pidana pasal 131 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Mengenai Narkotika dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara No 702/ Pid.Sus/2019/Pn Bjm. Penelitian ini yakni penelitian hukum normatif . Analisis bahan hukum yang dilakukan yaitu analisis data yang bersifat kualitatif,Analisis data hukum memakai analisis deskriptif. Dari penelitian ini dihasilkan hasil maka Unsur tindak pidana pasal 131 UU No 35 tahun 2009 mengenai narkotika yaitu Unsur tindak pidana pasal 131 Undang-Undang No 35 tahun 2009 mengenai narkotika terbisa kekaburan hukum dalam menerapkan jangka waktu yang jelas. Dan Dasar pertimbangan hukum hakim dalam Hakim tidak bisa membuktikan keadilan dan hanya meletakkan hukum secara peraturan namun tidak dengan nilai keadilannya. The purpose of this study is to find out the application of the second principle of Pancasila,namely civilized just humanity,whether it has become the basis for the value of justice that should be reflected in Law No. the time is when to report so that legal action can be taken,but in this case there is a legal confusion where when someone knows there is narcotics but it is not clear the rules about when people know there is narcotics it is not clear when to report. Criminal law against criminal acts of not reporting the abuse of Narcotics also aims to further study the basis of the judge's legal considerations in making decisions on criminal cases No.702/Pid.Sus/2019/PN.Bjm. This research focuses on two formulations,namely how the elements of criminal acts Article 131 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and how the judge's considerations in passing the Decision on Case No. 702/Pid.Sus/2019/Pn Bjm. This research is a normative legal research. The analysis of legal materials carried out is qualitative data analysis. Legal data analysis uses descriptive analysis. From this study,it was found that the element of criminal offenses in Article 131 of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics,namely Elements of criminal acts of Article 131 of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics,contained legal ambiguity in applying a clear period of time. And the basis of the judge's legal considerations in the Judge cannot prove justice and only lays down the law according to regulations but not with the value of justice.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Putusan,Undang–Undang No. 35 Tahun 2009,Narkotika Decision,Law Number 35 Year 2009,Narcotics
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Dhea Ramdhani Pangestu
Date Deposited: 27 Sep 2021 03:39
Last Modified: 27 Sep 2021 03:39
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/7917

Actions (login required)

View Item View Item