PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN STUDI KASUS DI MUARA TEWEH NOMOR:21/Pdt.G/2016/PN Mtw

Triantoni, Yuda (2021) PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN STUDI KASUS DI MUARA TEWEH NOMOR:21/Pdt.G/2016/PN Mtw. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL YUDA TRIANTONI,17810427.pdf

Download (184kB)

Abstract

Dalam praktek kehidupan masyarakat sehari-hari terhadap masalah pertanahan di Indonesia, masih banyak tanah-tanah yang belum terdaftar atau belum memiliki sertifikat, tetapi telah dimiliki oleh warga masyarakat dengan bukti surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa. Tanah-tanah yang belum terdaftar tersebut pada umumnya terdapat di wilayah pedesaan dimana hak kepemilikan atas tanah hanya dibuktikan dengan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa Penelitian ini memuat dua rumusan masalah yaitu bagaimana proses penyelesaian sengketa pertanahan nomor: 21/Pdt.G /2016/PN.Mtw dan apakah faktor yang dapat menyebabkan timbulnya surat keterangan tanah tumpang tindih status hak milik atas tanah di Desa Kandui dalam Sengketa Pertanahan Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN.Mtw. Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah Petugas Kantor Desa Kandui, Tergugat dan Saksi. Sampel sebanyak 4 orang Bapak Pujian selaku Kepala Desa Kandui, Bapak Sadiansyah selaku Staff Desa Kandui Bapak Ardianto selaku TERGUGAT I dan Bapak Ganefo selaku saksi persambitan, tehnik sampling yang digunakan Purposive Sampling, tehnik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa penyelesaian sangketa pertanahan tidak mencapai mufakat bagi para pihak sehingga yang bersangkutan mengajukan masalahnya ke pengadilan dengan mengajukan gugatan kepada pihak lawan. Gugatan para penggugat tidak dapat diterima karena penggugat tidak lengkap dalam menentukan tergugat, penggugat salah dalam mentukan tergugat dan objek tanah yang digugat terdiri dari tanah yang berbeda. Faktor yang menyebabkan terjadinya surat keterangan tanah yang tumpang tindih yaitu kesalahan dari pemilik tanah itu sendiri yang tidak memperhatikan tanah miliknya, kesalahan dari Kantor Desa Kandui tidak melakukan pengukuran dan pemetaan tanah kelapangan dan tidak mempunyai data mengenai tanah-tanah yang sudah mempunyai SKT atau sudah ada penguasaannya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. In the practice of everyday people's lives on land issues in Indonesia, there are still many lands that have not been registered or have no certificates, but have been owned by community members with proof of land certificates issued by the headman. These unregistered lands are generally found in rural areas where land ownership rights are only proven by a land certificate issued by the headman. This study contains two problem formulations, namely how the land dispute resolution process number: 21/Pdt.G /2016/PN.Mtw and what are the factors that can cause land certificates to overlap the status of ownership rights to land in Kandui Village in the Land Dispute Number: 21/Pdt.G/2016/PN.Mtw. This type of research in writing this thesis uses an empirical juridical approach. The population in this study were Kandui headman Officers, Defendants and Witnesses. A sample of 4 people, Mr. Pujian as the Head of Kandui Village, Mr. Sadiansyah as Kandui Village Staff, Mr. Ardianto as Defendants I and Mr. Ganefo as a witness to the boundary of the land owner, the sampling technique used was Purposive Sampling, the data collection technique used interview and documentation techniques, analyzed by qualitative descriptive methods. The results of the study found that dispute resolution The results of the study found that the settlement of land disputes did not reach consensus for the parties so that the person concerned submitted the problem to the court by filing a lawsuit against the opposing party. The plaintiff's claim cannot be accepted because the plaintiff is incomplete in determining the defendant, the plaintiff is wrong in determining the defendant and the object of land being sued consists of different lands. Factors that cause overlapping land certificates are the error of the land owner himself who does not pay attention to his land, the error of the Kandui Village Office not measuring and mapping the spaciousness of the land and not having data on lands that already have SKT or already exist. its control is in accordance with government regulation number 24 of 1997 concerning land registration.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Penyelesaian Sengketa Pertanahan,Surat Keterangan Tanah Tumpang Tindih Land Dispute Settlement, Overlapping Land Certificates
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Yuda Triantoni
Date Deposited: 04 Oct 2021 04:21
Last Modified: 04 Oct 2021 04:21
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/8076

Actions (login required)

View Item View Item