PENERAPAN PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TAPIN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) TAHUN 2020

Jangki, Narudin (2021) PENERAPAN PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TAPIN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) TAHUN 2020. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL NARUDIN JANGKI.pdf

Download (337kB)

Abstract

Narudin Jangki. NPM. 17810111. 2021. Penerapan Peraturan Bupati Nomor 40 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kabupaten Tapin Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Tahun 2020, Pembimbing I: Dr.Indah Dewi Mega Sari, SHI., MHI Pembimbing II: Dr. H. Maksum, SH., MH Peraturan Bupati Tapin Nomor 20 Tahun 2020 merupakan pedoman pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid- 19), termasuk tugas yang dimiliki oleh satpol PP. Terbitnya peraturan bupati inilah yang menjadi landasan Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP) dan Tim Satuan Tugas Covid 19 mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas dan panangan di Kabupaten Tapin. Tanpa ada ada peraturan bupati tersebut, maka satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan melaksanakan tugas. Fokus penelitian ini dan diharapkan dapat mencapai sasaran untuk mengetahui: 1) Tugas Satpol PP Terhadap Penanganan Covid 19 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 di Kabupaten Tapin tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019. 2) Kewenangan Satpol PP Terhadap Penanganan Covid 19 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 di Kabupaten Tapin. Penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian: 1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pencegahan Covid 19 Satuan Satpol PP mendapat tugas seperti melakukan pembinaan, pengawasan ke masyarakat melalui pemberian edukasi, seperti pengunaan masker, jaga jarak, menghindari keramaian dan pemberian informasi kepada masyarakat. Selanjutnya tugas yang dilakukanSatpol PP adalah patroli dan monitoring gabungan. Hal ini dilakukan secara terjadwal sesuai dengan arahan pimpinan. Pelaksanaan kegiatan oleh Satpol PP terkait penanganan dan pengendalian COVID-19 berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna. Kondisi ini tidak lepas dari intensitas koordinasi dan komunikasi antar instansi serta tim dalam bekerja selama ini. Sehingga tugas-tugas yang dijalankan dalam pencegahan covid 19 berjalan dengan baik. 2) Penugasan Satpol PP oleh Bupati dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tapin dapat dikatagorikan sebagai kewenangan. Dalam konteks ini, Satpol PP dalam melaksanakan peraturan Bupati bertanggung jawab kepada Bupati. Berkaitan dengan kewenangan Sapol PP, , yaitu: Pengawasan penyebaran Virus COVID-19, Membantu Satgas dalam Pengendalian penyebaran virus COVID-19, Pembinaan dan pemberian edukasi, Patroli untuk mencegah kerumunan dan keramaian yang melanggar aturan. Narudin Jangki. NPM. 17810111. 2021. Implementation of Regent's Regulation Number 40 concerning Restrictions on Community Activities in Tapin Regency in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) in 2020, Supervisor I: Dr. Indah Dewi Mega Sari, SHI., MHI Supervisor II: Dr. H. Maksum, SH., MH Tapin Regent Regulation Number 20 of 2020 is a guideline for implementing restrictions on community activities in the context of accelerating the handling of corona virus disease 2019 (covid-19), including the duties of the Satpol PP. The issuance of this regent's regulation is the basis for the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Covid 19 Task Force Team has the authority to carry out tasks and views in Tapin Regency. Without the regent's regulation, the civil service police unit has the authority to carry out its duties. The focus of this research and is expected to be able to achieve the target is to find out: 1) The Tasks of the Satpol PP in Handling Covid 19 based on Regent Regulation Number 40 of 2020 in Tapin Regency regarding the task force for the acceleration of handling the 2019 corona virus disease. Regent Regulation Number 40 of 2020 in Tapin Regency. This research is empirical law research is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior through direct observation. The results of the study: 1) In order to effectively implement the prevention of Covid 19, the Satpol PP Unit received tasks such as providing guidance, supervision to the community through the provision of education, such as the use of masks, keeping distance, avoiding crowds and providing information to the public. Furthermore, the tasks carried out by Satpol PP are joint patrols and monitoring. This is done on a scheduled basis in accordance with the direction of the leadership. The implementation of activities by Satpol PP related to the handling and control of COVID-19 runs in an orderly, coordinated, efficient and effective manner. This condition cannot be separated from the intensity of coordination and communication between agencies and teams in working so far. So that the tasks carried out in preventing COVID-19 are running well. 2) The assignment of the Satpol PP by the Regent to prevent the spread of Covid-19 in Tapin Regency can be categorized as an authority. In this context, the Satpol PP in implementing the Regent's regulations is responsible to the Regent. With regard to the authority of the Sapol PP, namely: Supervision of the spread of the COVID-19 Virus, Assisting the Task Force in Controlling the spread of the COVID-19 virus, Guidance and providing education, Patrols to prevent crowds and crowds that violate the rules.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Pencegahan Covid 19, Satpol PP Prevention of Covid 19, Satpol PP
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Narudin Jangki
Date Deposited: 16 Nov 2021 03:03
Last Modified: 16 Nov 2021 03:03
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/8092

Actions (login required)

View Item View Item