PERSPEKTIF HUKUM ATAS PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Mukhlis, Mukhlis (2021) PERSPEKTIF HUKUM ATAS PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL MUKHLIS.pdf

Download (595kB)

Abstract

Mukhlis. NPM. 17810112. 2021. Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Bangunan Dan Izin Mendirikan Bangunan, Pembimbing I: Dr. H. Maksum, SH., MH Pembimbing II: Dr.Indah Dewi Mega Sari, SHI., MHI Berkaiatan dengan tata Ruang, Kabupaten Tapin juga memiliki atuaran-aturan tertentu, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Bangunan Dan Izin Mendirikan Bangunan. Perda ini bertujuan dalam rangka tata tertib penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan tata ruang, perlu dilakukan pengendalian izin mendirikan bangunan secara efektif dan efisien di Kabupaten Tapin. persoalan tentang tata ruang masih muncul, seperti: Masih adanya anggota masyarakat yang melakukan proses pembangunan tanpa seizin Pemerintah Kabupaten dan semakin lama maka semakin banyak menjamurnya bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Fokus penelitian ini dan diharapkan dapat mencapai sasaran untuk mengetahui: 1) Penegakan hukum atas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban pada bidang Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bangunan Dan Izin Mendirikan Bangunan. 2) Faktor apa saja yang menjadi penghambat Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban pada bidang Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bangunan Dan Izin Mendirikan Bangunan. Penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian: 1) Penegakan hukum atas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban pada bidang Izin Mendirikan Bangunan: a) Meningkatkan Pengawasan, b) Penertiban Non Yustisial, c) Melakukan pembongkaran sesuai SOP. 2) Faktor yang menjadi penghambat Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban yaitu internal dan eksternal. Faktor Internal seperti Kekurangan Personil, Terdapat adanya kekurangan sarana dan juga prasarana dan Fasilitas Kerja. Sedangkan Faktor Eksternal yaitu Kurangnya Pemahaman Masyarakat serta Sikap Masyarakat yang acuh Kata Kunci: Perspektif Hukum, Peran Satpol PP, Perda Tentang bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan Mukhlis. NPM. 17810112. 2021. Legal Perspective on the Role of the Civil Service Police Unit in Enforcement of Tapin District Regulation Number 10 of 2012 concerning Buildings and Building Permits, Supervisor I: Dr. H. Maksum, SH., MH Advisor II: Dr. Indah Dewi Mega Sari, SHI., MHI With regard to spatial planning, Tapin Regency also has certain rules, such as Tapin Regency Regional Regulation Number 10 of 2012 concerning Buildings and Building Permits. This regional regulation aims to regulate the implementation of building construction in accordance with spatial planning, it is necessary to control building permits effectively and efficiently in Tapin Regency. problems regarding spatial planning still arise, such as: There are still community members who carry out the development process without the permission of the Regency Government and the longer it takes, the more buildings that do not have building permits are mushrooming. The focus of this research and is expected to be able to achieve the target is to find out: 1) Law enforcement on the role of the Civil Service Police Unit in efforts to control the field of Building Permits based on Tapin District Regulation Number 10 of 2012 concerning Buildings and Building Permits. 2) What are the factors that hinder the Civil Service Police in efforts to control the field of Building Permits based on Tapin District Regulation Number 10 of 2012 concerning Buildings and Building Permits. This research is empirical law research is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior through direct observation. The results of the study: 1) Law enforcement on the role of the Civil Service Police Unit in efforts to control in the field of Building Permits: a) Improve Supervision, b) Non Judicial Control, c) Carry out demolition according to SOPs. 2) The factors that hinder the Civil Service Police in controlling efforts are internal and external. Internal factors such as shortage of personnel, there is a shortage of facilities and infrastructure and work facilities. Meanwhile, the external factors are the lack of public understanding and the attitude of the people who are indifferent

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perspektif Hukum, Peran Satpol PP, Perda Tentang bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan Legal Perspective, Role of Satpol PP, Local Regulation on Buildings and Building Permits
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Mukhlis
Date Deposited: 16 Nov 2021 02:53
Last Modified: 16 Nov 2021 02:53
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/8094

Actions (login required)

View Item View Item