EFEKTIFITAS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN TAPIN

Parancis, Parancis (2021) EFEKTIFITAS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN TAPIN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL PARANCIS.pdf

Download (605kB)

Abstract

Parancis. NPM. 17810113. 2021. Efektifitas Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tapin, Pembimbing I: Dr. H. Maksum, SH., MH Pembimbing II: Dr.Indah Dewi Mega Sari, SHI., MHI Dewasa ini fenomena penggusuran terhadap para PKL seringkali terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah karena tidak memiliki izin berjualan tidak pada tempatnya. Pada umumnya mereka berjualan di trotoar jalan, taman kota, bahkan dibadan jalan. Satuan Polisi Pamong Praja sangat disoroti karena keberadaannnya sebagai perangkat daerah penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Keberadaan PKL juga sering kali menyebabkan terhambatnya program Pemerintah Daerah dalam hal ini penataan tata kota yang baik. Perlindungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas bertujuan melindungi dan menjamin keselamatan mereka secara nyata Fokus penelitian ini dan diharapkan dapat mencapai sasaran untuk mengetahui: 1) Efektifitas aturan Peraturan Daerah (PERDA) yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengaturan PKL. 2) Perlindungan hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda PKL. Penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian: 1) Efektifitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat dilihat : a) Keberhasilan Penertiban (melaksanakan tugas secara produktif), b) Kualitas Pendekatan dan Manajemen Kerja. Secara umum aturan pemerintah kabupaten sejauh berjalan secara efektif, hal ini karena dukungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mensosialisasikan dan mengkomunikasiakn dengan PKL. Selain itu, cara kerja satpol yang mengedepankan 2 hal penting dalam bekerja keberhasilan penertiban secara humanis 2) Perlindungan hukum kepada Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan Pemerintah melalui prosedur kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dimana Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unit kelembagaan dari Pemerintah Daerah diatur dalam langkah-langkah kerja yang menjaga Satuan Polisi Pamong Praja dari gugatan di luar pihaknya dalam menjalankan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja. France. NPM. 17810113. 2021. Effectiveness of Enforcement of Regional Regulation Number 4 of 2006 concerning Regulation and Guidance of Street Vendors in Tapin Regency, Supervisor I: Dr. H. Maksum, SH., MH Advisor II: Dr. Indah Dewi Mega Sari, SHI., MHI Nowadays, the phenomenon of eviction of street vendors often occurs. The street vendors were evicted by government officials because they did not have a license to sell inappropriately. In general, they sell on sidewalks, city parks, and even on roads. The Civil Service Police Unit is highly highlighted because of its existence as a regional apparatus for enforcing regional regulations and regional head regulations. The existence of street vendors also often causes delays in local government programs in this case good urban planning. The protection of the Civil Service Police Unit in carrying out its duties aims to protect and guarantee their real safety The focus of this research and is expected to be able to achieve the target is to find out: 1) The effectiveness of the Regional Regulations (PERDA) implemented by the Civil Service Police Unit in regulating street vendors. 2) Legal protection for the Civil Service Police Unit in enforcing the PKL Perda. This research is empirical law research is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior through direct observation. The results of the study: 1) The effectiveness of the performance of the Civil Service Police Unit in controlling Street Vendors (PKL) can be seen: a) Control success (carrying out tasks productively), b) Quality of approach and work management. In general, district government regulations have been effective so far, this is due to the support of the Civil Service Police Unit in disseminating and communicating with street vendors. In addition, the way the Satpol works that puts forward 2 important things in the successful work of controlling humanely 2) Legal protection for the Civil Service Police Unit is determined by the Government through the work procedures of the Civil Service Police Unit. Where the Civil Service Police Unit as an institutional unit of the Regional Government is regulated in work steps that protect the Civil Service Police Unit from lawsuits outside of its party in carrying out the duties of the Civil Service Police Unit.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Efektifitas, Penegakan perda, Pedagang Kaki Lima Effectiveness, Local Regulation Enforcement, Street Vendors
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Parancis
Date Deposited: 16 Nov 2021 02:59
Last Modified: 16 Nov 2021 02:59
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/8095

Actions (login required)

View Item View Item