PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Juliansyah, Muhammad (2021) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
jurnal ku.pdf

Download (537kB)

Abstract

Muhammad Juliansyah. NPM. 17.81.0452. 2021. Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Satbrimob Polda Kalsel). Skripsi. Fakultas Hukum Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Sudiyono, S.H., M.H. NIK. 0618041081, Pembimbing II Dedi Sugiyanto, S.H., M.H NIK. 0619011113. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya. Pada saat ini pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkotika. Pemerintah mengamanatkan pemberian wewenang untuk melakukan penegakan hokum penyalahgunaan narkob akepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah POLRI selaku alat Negara penegak hokum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara professional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerja sama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba. Tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-oknum polisi yang terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba dan penegakannya tidak berjalan emestinya. Anggota Polri dan Tentara Nasional Indonesia ada yang terlibat ikut terlibat sebagai pengedar dan pemakai narkotika tersebut. Padahal mereka diharapkan mampu memberikan contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkotika. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui mengenai proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika, dan bentuk pertanggung jawaban terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika serta hambatan yang dihadapi saat mengungkap anggota kepolisian yang menggunakan narkotika. Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah normatif dimana metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan data sekunder. Hasil penelitian proses terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana adalah dilakukan proses sebagaimana warga Negara sipil lainnya, yaitu menggunakan aturan hukum pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP setelah dapat putusan yang tetap dari pengadilan maka diproses disiplin anggota Polri oleh Propam Bentuk pertanggung jawabannya diproses sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Muhammad Juliansyah. NPM. 17.81.0452. 2021. Legal Accountability Against Police Members Who Do Narcotics Abuse (Case Study at the Satbrimob Polda South Kalimantan). Sripsi. Faculty of Islamic Law Kalimantan. Advisor I Dr. Sudiyono, S.H., M.H. NIK. 0618041081, Advisor II Dedi Sugiyanto, S.H., M.H NIK. 0619011113. Narcotics are substances that can cause certain effects for those who use them by entering the drug in their body. At present the government is aggressively combating drug abuse. The government mandates the granting of authority to enforce drug abuse law against Bad and the Indonesian National Police. law enforcement elements in Indonesia are the Indonesian National Police as a tool of state law enforcement agencies that are required to be able to carry out professional law enforcement duties by severing syndicate networks from abroad through cooperation with relevant agencies in combating drug abuse crime. But in reality many police officers are involved in drug abuse and its enforcement does not work properly. Members of the Indonesian National Police and the Indonesian National Armed Forces were involved in being involved as drug traffickers and users. Though they are expected to be able to provide an example to the community to stay away from narcotics. The purpose of this study was to find out about the process of law enforcement against members of the police who commit narcotics abuse, and the form of accountability to members of the police who commit narcotics abuse and obstacles faced when disclosing members of the police who use narcotics. The research method used in this thesis is normative where the research method is carried out to obtain primary data with secondary data conducted. The results of the process research on police members who commit criminal acts are carried out in the same process as other civilian citizens, namely using the KUHP law rules after obtaining a permanent decision from the court, then processed by Polri members by Propam. So for members of the police if they use drugs or psychotropic drugs, they will go through the process twice. The investigation process and the legal process in question are also processed in accordance with the provisions of the criminal procedural law applicable in Indonesia. Keywords: law accountability, narcotics, police

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: pertanggungjawaban hukum, narkotika, kepolisian
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Juliansyah
Date Deposited: 22 Feb 2022 05:18
Last Modified: 22 Feb 2022 05:18
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/8182

Actions (login required)

View Item View Item