Perbandingan Hukum Terhadap Prostitusi Online Menurut Hukum Indonesia Dan Belanda.

Ridha, Muhammad Akbar (2021) Perbandingan Hukum Terhadap Prostitusi Online Menurut Hukum Indonesia Dan Belanda. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
artikel akbar ridha.pdf

Download (145kB)

Abstract

Pencabutan larangan prostitusi pada tahun 2000 melalui Undang-undang Bibob telah memberikan kewenangan kepada Dewan Kota untuk menegakkan aturan apa pun yang perlu di rumah bordil resmi. Prostitusi online merupakan suatu kejahatan baru yang terjadi dalam dunia maya. Prostitusi atau pelacuran sebenarnya merupakan suatu masalah yang harus diperhatikan secara seksama dalam hukum pidana prostitusi. Dalam merespon prostitusi hukum dari berbagai Negara berbeda-berbeda, ada yang mengkatagorikan sebagai tindak pidana, adapula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualiaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui perbandingan kebijakan hukum pidana terhadap prostitusi online di Indonesia dan Belanda, mengetahui sanksi pidana pengguna dan pelaku perbuatan prostitusi online di Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, yang mempunyai pengertian bahwa penelitian ini didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan erat dengan hukum pidana. Hasil penelitian hukum positif menanggapi permasalahan prostitusi melalui media online menggunakan tiga undang-undang yaitu Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 Tentang Pornografi dan KUHP sudah cukup untuk menjerat para pelakunya. 2. Larangan umum terhadap rumah bordil dicabut pada 1 Oktober 2000 di Belanda. Inti dari perubahan undang-undang tersebut adalah bahwa bentuk-bentuk pelacuran itu di mana pelacur dewasa secara sukarela terlibat di bawah syarat tertentu sehingga tidak lagi dilarang. Legislator mencoba menemukan keseimbangan antara kebebasan prostitusi dan perlindungan terhadap bahaya yang disebabkan oleh fenomena ini dengan membuat bagian baru Undang-Undng 250a KUHP Belanda menghukum segala bentuk eksploitasi di sektor prostitusi, dan meninjau undang-undang dekadensi. The lifting of the prostitution ban in 2000 through the Bibob Act has given the City Council the authority to enforce whatever rules are necessary in official brothels. Online prostitution is a new crime that occurs in cyberspace. Prostitution or prostitution is actually a problem that must be considered carefully in the criminal law of prostitution. In responding to legal prostitution from different countries, some are categorized as a crime, some are silent with some exceptions. This study aims to determine the comparison of criminal law policies against online prostitution in Indonesia and the Netherlands, to find out the criminal sanctions for users and perpetrators of online prostitution in Indonesia. This research was conducted through a normative juridical approach, which has the understanding that this research is based on applicable legal regulations and is closely related to criminal law. The results of positive legal research respond to prostitution problems through online media using three laws, namely RI Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Law of the Republic of Indonesia No. 44 of 2009 concerning Pornography and the Criminal Code is sufficient to ensnare the perpetrators. 2. The general ban on brothels was lifted on October 1, 2000 in the Netherlands. The essence of the change in the law is that those forms of prostitution in which adult prostitutes voluntarily engage under certain conditions are no longer prohibited. Legislators are trying to find a balance between the freedom of prostitution and protection against the harm caused by this phenomenon by making a new section of Law 250a of the Dutch Criminal Code punishing all forms of exploitation in the prostitution sector, and reviewing decadence laws.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perbandingan Hukum, Prostitusi Online, Indonesia-Belanda Comparative Law, Online Prostitution, Indonesia-Netherlands
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Akbar Ridha
Date Deposited: 07 Oct 2021 04:36
Last Modified: 07 Oct 2021 04:36
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/8270

Actions (login required)

View Item View Item