HAK KEPERDATAAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Hasibuan, Evy Novitasari (2021) HAK KEPERDATAAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

This is the latest version of this item.

[img] Text
Article Evy pdf.pdf

Download (232kB)

Abstract

hak keperdataan anak angkat dalam hukum waris menurut hukum positif di Indonesia adalah anak angkat adalah anak yang dialihkan haknya dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, dan pengasuhan anak. ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau putusan pengadilan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 875 KUHPerdata yang menyatakan bahwa wasiat atau wasiat adalah suatu perbuatan yang memuat pernyataan tentang apa yang akan terjadi di dunia, dan yang dapat dicabut serta akibat-akibatnya menurut Hukum Perdata. Anak angkat dalam Hukum Waris. Hukum Positif di Indonesia dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perjanjian hukum yang memperkerjakan anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan. dan pengasuhan anak, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Dalam sistem hukum perdata, status anak angkat dari hasil analisis anak berdomisili sebagai anak kandung. Akibat hukumnya adalah terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan masuk ke dalam keluarga orang tua angkatnya, maka dalam sistem ini anak angkat sejajar kedudukan hukumnya dengan anak kandung orang tua angkatnya. Akibat hukum pengangkatan anak harus memperoleh hak yang sama dengan hak yang diperoleh anak kandung dari orang tua angkatnya. From this study, it was found that the civil rights of adopted children in inheritance law according to positive law in Indonesia are adopted children are children whose rights are transferred from the family environment of parents, legal guardians, or other people who are responsible for care, education, and raise the child into the family environment of his adoptive parents based on a decision or court order. This is based on the provisions of Article 875 of the Civil Code which states that a will or testament is a deed that contains a statement of a person about what he wants will happen after he dies, and by which it can be revoked again and the consequences of the Civil Law of Adopted Children. In the Law of Inheritance according to Positive Law in Indonesia in Article 1 number 2 of Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption is a legal agreement that diverts a child from the environment of parental authority, legal guardian, or other person who is responsible for the care, education and raising the child, into the family environment of the adoptive parents. In the civil law system, the status of the adopted child as a result of the adoption is the biological child. The legal consequence is that the adopted child's lineage relationship with his biological parents is cut off, and he becomes the adoptive parent's family, so in this system the adopted child is aligned with the legal position of the adoptive parent's biological child. The legal consequences of adopting a child must obtain rights as well as the rights obtained by biological children from their adoptive parents.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Hak Keperdataan Anak Angkat, Hukum Waris, Hukum Positif Di Indonesia. Civil Rights of Adopted Children, Inheritance Law, Positive Law in Indonesia.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Evy Novitasari Hasibuan
Date Deposited: 18 Oct 2021 03:14
Last Modified: 18 Oct 2021 03:14
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/8476

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item