Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Terhadap Kewajiban Korporasi Perkebunan Dalam Pengolahan Limbah Kelapa Sawit

Syafa'i, Imam (2021) Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Terhadap Kewajiban Korporasi Perkebunan Dalam Pengolahan Limbah Kelapa Sawit. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Artikel Imam Syafa'i Upload di repository.pdf

Download (465kB)

Abstract

Berangkat dari Daerah Kabupaten Kotabaru termasuk banyak memiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit. Disaat Proses menghasilkan CPO dan PKO mengakibatkan banyak menyisakan hasil pengolahan seperti limbah, sehingga membuat keresahan dimasyarakat dengan adanya limbah kelapa sawit tersebut, hasil pengolahan berupa Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS), cangkang, atau tempurung. TKKS dan lumpur yang tidak dimanfaatkan menyebabkan dampak lingkungan seperti bau busuk, tempat bersarangnya serangga lalat dan potensial menghasilkan air lindi (Leachate). Limbah kelapa sawit jika dikelola dan dimanfaatkan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat contohnya sebagai energi terbarukan/Biomassa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pertama sejauhmana keurgensian kebijakan dari kewajiban korporasi perkebunan dalam pemanfaatan limbah kelapa sawit. Kedua, konsep kebijakan peraturan kewajiban korporasi perkebunan dalam pemanfaatan limbah kelapa sawit di tingkat daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, menganalisis secara mendalam dan holistic, yaitu dari segala segi secara komprehensif, yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian: Pertama, Tidak dapat dipungkiri bahwa betapa urgensinya kebijakan pengolahan limbah kelapa sawit salah satunya sebagai energi terbarukan. Perlunya berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati. Karena energi mempunyai peranan penting untuk pembangunan berkelanjutan serta merupakan pendukung bagi kegiatan ekonomi nasional. Selain itu juga, dampak negatif terhadap lingkungan dikarenakan limbah sawit tersebut juga dapat berkurang. Kedua, Desentralisasi lebih diarahkan dan seluruh stakeholders yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berperanaktif dan partisipatif. untuk membentuk suatu kebijakan dan dapat menyelesaikan masalah limbah kelapa sawit yang ada serta diharapkan mampu menyelesaikan masalah lingkungan hidup di Kabupaten Kotabaru. Departing from the Kotabaru Regency area includes many oil palm plantation companies. When the process of producing CPO and PKO results in leaving a lot of processing results such as waste, thus creating unrest in the community with the presence of palm oil waste, the processing results are in the form of Empty Palm Oil Bunches (TKKS), shells, or shells. OPEFB and mud that are not utilized cause environmental impacts such as foul odors, nesting places for insect flies and the potential to produce leachate (leachate). Palm oil waste, if managed and utilized, will become something useful, for example as renewable energy/biomass. This study aims to determine, first, the extent to which the policy urgency of plantation corporate obligations in the utilization of palm oil waste. Second, the concept of regulatory policy on the obligations of plantation corporations in the utilization of palm oil waste at the regional level. The research method used is normative juridical research, namely research that is focused on examining the application of rules or norms in positive law, analyzing in depth and holistically, namely from all aspects comprehensively, sourced from library research using legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Research Results: First, It is undeniable that the urgency of palm oil waste management policies is one of them as renewable energy. The need is in the form of Regional Regulations, Regent Regulations. Because energy has an important role for sustainable development and is a support for national economic activities. In addition, the negative impact on the environment due to palm oil waste can also be reduced. Second, decentralization is more directed and all stakeholders related to environmental management and protection play an active and participatory role. to form a policy and be able to solve the existing palm oil waste problem and is expected to be able to solve environmental problems in Kotabaru Regency.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Kebijakan Pemerintah Daerah, Kabupaten Kotabaru, Limbah Kelapa Sawit Local Government Policy, Kotabaru Regency, Palm Oil Waste
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Imam Syafa'i
Date Deposited: 08 Feb 2022 01:49
Last Modified: 08 Feb 2022 01:49
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/8790

Actions (login required)

View Item View Item