KAJIAN HUKUM TENTANG PENOLAKAN PENANDATANGAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) PERKARA OLEH TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Siregar, Suriansyah (2021) KAJIAN HUKUM TENTANG PENOLAKAN PENANDATANGAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) PERKARA OLEH TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL_SuriansyahSiregar.pdf

Download (654kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui untuk mengetahui pengaturan hukum tentang berita acara pemeriksaan (BAP) perkara dalam sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap penolakan penandatangan berita acara pemeriksaan oleh tersangka dalam sistem peadilan pidana. Jenis penelitian penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan. Berdasarkan KUHAP Pasal 1 butir ke-2. Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Dalam kebanyakan kasus, diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, pada tersangka harus ditegakkan perlindungan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli juga harus diperlukan dengan cara berperikemanusiaan dan beradab. Berdasarkan KUHAP, tentang tata cara pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka diatur bersamasama dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi. Mekanisme keberatan tersebut diatur dalam Pasal 77 butir a KUHAP tentang praperadilan. Dalam hal penyidikan telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan oleh tersangka, maka akibat hukum yang muncul adalah dapat berubahnya putusan Pengadilan. Artinya bahwa apabila BAP tersebut isinya hanya dibuat-buat oleh penyidik baik dengan cara kekerasan/intimidasi atau dengan cara lain, dan ketika sampai pada tahap pembuktian di Pengadilan BAP tersebut isinya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan maka terdakwa dapat diputus bebas. This study aims to find out to find out the legal arrangements regarding the minutes of examination (BAP) cases in the criminal justice system and to find out the legal consequences of the refusal to sign the minutes of examination by the suspect in the criminal justice system. This type of thesis writing research is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results showed. Based on KUHAP Article 1 point-2. In criminal investigations, it is not only suspects who must be examined. In most cases, it is necessary to examine witnesses or experts in order to shed light on the alleged criminal incident. However, for the suspect, protection of human rights must be enforced, for witnesses and experts it must also be required in a humane and civilized manner. Based on the Criminal Procedure Code, the procedures for examining criminal cases against suspects are regulated together with matters relating to the examination of witnesses. The objection mechanism is regulated in Article 77 point a of the Criminal Procedure Code concerning pretrial. In the event that the investigation has been completed, the investigator must immediately submit the case file to the public prosecutor. In the event that the public prosecutor is of the opinion that the results of the investigation are incomplete, the public prosecutor shall immediately return the case file to the investigator accompanied by instructions for completion. By not signing the Minutes of Investigation by the suspect, the legal consequences that arise are that the Court's decision may change. This means that if the contents of the BAP are only fabricated by the investigator, either by means of violence/intimidation or by other means, and when it comes to the stage of proving at the Court the BAP's contents do not match the facts that occurred at trial, the defendant can be acquitted.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Penolakan Penandatangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Perkara, Tersangka, Sistem Peradilan Pidana Refusal of Signing Minutes of Examination (BAP) Cases, Suspects, Criminal Justice System
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Suriansyah Siregar
Date Deposited: 08 Nov 2021 01:17
Last Modified: 08 Nov 2021 01:17
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/8811

Actions (login required)

View Item View Item