ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA PERKAWINAN

Nurdiansyah, Nova (2021) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA PERKAWINAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL_NovaNurdiansyah.pdf

Download (821kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum akta perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui bentuk tanggungjawab pidana terhadap pelaku pemalsuan akta perkawinan dalam sistem hukum Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Pemerintah telah mengatur secara khusus tentang perkawinan melalui UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal ini, Akta tersebut sebagai bukti dalam hal menegakkan keadilan. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan, apabila suami dan istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing masing. karena dengan akta tersebut, suami dan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Akta nikah merupakan salah satu bentuk akta otentik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, akta Otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapkan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Perbuatan memalsukan akta nikah adalah perbuatan pidana dalam kategori kejahatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHP maka terhadap pelaku dapat dijatuhi pidana paling lama 6 (enam) tahun. Meskipun ketentuan Pasal 263 KUHP telah menentukan hukuman maksimal untuk pelaku dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun, tetapi penjatuhan pidana kepada pelaku belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang. This study aims to determine the legal position of marriage certificates in the Indonesian legal system and to determine the form of criminal responsibility for perpetrators of falsification of marriage certificates in the Indonesian legal system. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results showed. Marriage is an important event in human life, because the Government has specifically regulated marriage through Law No. 16 of 2019 amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. marriage can only be proven by a marriage certificate made by a marriage registrar, and in this case, the deed is evidence in terms of upholding justice. Through marriage registration as evidenced by a marriage certificate, if the husband and wife, or one of them is not responsible, then the other can take legal action to maintain or obtain their respective rights. because with the deed, husband and wife have authentic evidence of the legal actions they have committed. Marriage certificate is one form of authentic deed. Based on the provisions of Article 1868 of the Civil Code, an authentic deed is a deed made in the form determined by law by or before a public official authorized to do so at the place where the deed was made. The act of falsifying a marriage certificate is a criminal act in the category of crime. Based on the provisions of Article 263 of the Criminal Code, the perpetrators can be sentenced to a maximum of 6 (six) years. Although the provisions of Article 263 of the Criminal Code have determined the maximum sentence for the perpetrator with a maximum imprisonment of 6 (six) years, but the criminal imposition of the perpetrator has not been in accordance with the provisions of the law.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Tindak pidana, Pemalsuan, Akta Perkawinan Crime, Forgery, Marriage Certificate
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Nova Nurdiansyah
Date Deposited: 08 Nov 2021 01:15
Last Modified: 08 Nov 2021 01:15
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/8812

Actions (login required)

View Item View Item