KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

Misrannudin, Misrannudin (2021) KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL_Misrannudin.pdf

Download (652kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan anak di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Dilihat dari perbuatannya juga, maka sanksi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang dan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwasanya mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang memperdagangkan anak lebih umum, namun didalam UU No 21 Tahun 2007 sanksi pidana perdagangan anak lebih khusus lagi. Undang-Undang Perlindungan Anak mengancam pelaku kejahatan perdagangan anak 3-15 tahun penjara dan dendaantara Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang khusus untuk sanksi pidana perdagangan anak termasuk ke dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 17. Perlindungan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konsitusi negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu pada Pasal 28b. Dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual serta anak yang diperdagangkan. This study aims to determine the form of criminal sanctions against child traffickers in Indonesia and to determine the form of legal protection for children victims of trafficking in persons. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results showed that judging from the actions, the sanctions can be divided into two parts, namely acts which are criminal acts of trafficking in persons and acts related to criminal acts of trafficking in persons. Based on Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, criminal sanctions for perpetrators who traffick in children are more general, but in Law No. 21 of 2007 criminal sanctions for trafficking in children are more specific. The Child Protection Law threatens perpetrators of child trafficking crimes from 3-15 years in prison and a fine of between Rp. 60,000,000.00 (sixty million rupiah) to Rp. 300,000,000.00 (three hundred million rupiah). In the Criminal Act of Trafficking in Persons, specifically for criminal sanctions for trafficking in children, it is included in Article 2 paragraph 1, Article 3, Article 4, Article 6, and Article 17. Protection of children's rights is a human right guaranteed by the constitution. the state of the Constitution of the Republic of Indonesia, namely Article 28b. In this case, children need to have the widest opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally and socially. In Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection Article 59 states that the Government and State Institutions are obliged and responsible for providing special protection to children in emergency situations, children in conflict with the law, children from minority and isolated groups, children who are economically exploited and/or sex and trafficked children.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Tindak Pidana, Perdagangan, Anak Crime, Trafficking, Children
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Misrannudin
Date Deposited: 08 Nov 2021 01:12
Last Modified: 08 Nov 2021 01:12
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/8813

Actions (login required)

View Item View Item