PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR BERSIH DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI PDAM AMUNTAI KAB. HULU SUNGAI UTARA)

sahdan, sahdan (2022) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR BERSIH DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI PDAM AMUNTAI KAB. HULU SUNGAI UTARA). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
artikel sahdan 2021 .pdf

Download (167kB)

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelayanan air bersih oleh PDAM Amuntai sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan 2. Bagaimana upaya penyelesaian tuntutan konsumen ligitasi dan non logitasi terhadap tidak dipenuhinya hak-hak konsumen untuk memperoleh pelayanan air bersih. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis Normatif, penelitian pendekatan Undang-Undang (statute approch). Teknik pengumpulan datanya melalui pengumpulan data secara Wawancara dan studi pustaka serta dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur tentang hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, dan lebih lanjut lagi Pasal 19 UUPK tentu pelaku usaha dalam definisi PDAM bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas konsumen tidak hanya sebatas uang atau barang bahkan perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan akibat mengkonsumsi air minum yang tercemar dapat menimbulkan air kotor. Anggaran publik untuk air bersih melainkan masih terbatas untuk pengelolaan PDAM. Penyelesaian sengketa akibat terjadinya air minum seringg tercemar dalam dikonsumsi konsumen, dilakukan dengan cara pengaduan langsung sebab konsumen kepada PDAM ataupun dilakukan sesuai dengan Pasal 46 UUPK dengan pengaduan dan gugatan melalui lembaga swadaya masyarakat sebagai gugatan kelompok. Pada umumnya penyelesaian sengketa ini diupayakan secara musyawarah sebelum melakukan tuntutan ke peradilan umum. This research is focused on two problem formulations, namely 1. How is legal protection for consumers in clean water services by PDAM Amuntai in accordance with Law Number 8 of 1999 and 2. How is the effort to resolve consumer demands for litigation and non-logitation against non-fulfillment of consumer rights to obtain clean water services. This research is a normative juridical research, research approach to the law (statute approch). The data collection technique is through data collection by interview and literature study and analyzed by qualitative descriptive method. The results of this study indicate that Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) regulates the rights of consumers who are harmed by business actors, and furthermore Article 19 of the UUPK determines that business actors in this case PDAM are responsible for providing compensation to consumers. not only limited to money or goods, even health care and/or compensation for consuming contaminated drinking water and causing dirty water. Public budget for clean water is still limited for PDAM management. Settlement of disputes due to the occurrence of contaminated drinking water consumed by consumers, is carried out by means of direct complaints by consumers to PDAMs or carried out in accordance with Article 46 of the UUPK with complaints and lawsuits through non-governmental organizations as group claims. In general, the resolution of this dispute is sought by deliberation before making a claim to the general court.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan hukum, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Legal protection, Law Number 8 of 1998 concerning Consumer Protection
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Sahdan
Date Deposited: 16 Feb 2022 02:04
Last Modified: 16 Feb 2022 02:04
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/9842

Actions (login required)

View Item View Item