Tinjauan Yuridis, Pembatalan Akta Notaris oleh Putusan Pengadilan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris

Chandranata, Muhammad Rio Putra (2021) Tinjauan Yuridis, Pembatalan Akta Notaris oleh Putusan Pengadilan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL PCX - Report 22%.pdf

Download (118kB)

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.Notaris dalam membuat akta harus bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, yakni tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Selain itu, Notaris mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu tanggungjawab Notaris atas pembatalan akta yang dibuatnya dan akibat hukum terhadap pembatalan akta Notaris oleh putusan pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa tanggungjawab Notaris atas pembatalan akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Tidak menutup kemungkinan apabila Notaris melakukan kesalahan dalam pembuatan akta tersebut batal demi hukum, dapat dibatalkan karena tidak mempunyai kekuatan hukum karena suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada Notaris, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris dan akibat hukum terhadap pembatalan akta Notaris oleh putusan pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu perbuatan Notaris harus memenuhi rumusan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Notaris tersebut serta perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil. Notaries are public officials appointed by Law Number 2 of 2014 for amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions. Notaries in making deeds must be professional and comply with laws and regulations and uphold the Notary Code of Ethics. Notaries are required to be responsible for the deeds they make, namely legal and moral responsibility. In addition, notaries have the duty and obligation to provide legal services and consultations to people in need This research focuses on two problem formulations, namely the responsibility of the Notary for the cancellation of the deed he made and the legal consequences of the cancellation of the Notary deed by a court decision based on Law Number 2 of 2014 Notary Position This research uses normative legal research methods, namely library research methods. The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials. From this research, it is found that the responsibility of the Notary for the cancellation of the deed he made has an authentic nature as referred to in Article 1868 of the Civil Code. It is possible that if the Notary makes a mistake in making the deed null and void, it can be canceled because it does not have legal force because a deed only has proof of power as an underhand deed, then the aggrieved party can demand reimbursement of costs, compensation and interest from the Notary. as long as this happens due to the Notary's error and the legal consequences of the cancellation of the Notary deed by a court decision based on Law Number 2 of 2014 Notary Position if the Notary is proven to have committed an unlawful act in carrying out his profession, he is obliged to take responsibility for his actions. In imposing sanctions against a Notary, there are several conditions that must be fulfilled, namely the act of a Notary must fulfill the formulation of the act prohibited by law, there are losses arising from the act of the Notary and the act must be against the law, both formal and material.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Tinjauan Yuridis, Pembatalan Akta Notari oleh Putusan Pengadilan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Rio Putra Chandranata
Date Deposited: 25 Feb 2022 03:00
Last Modified: 25 Feb 2022 03:00
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/9953

Actions (login required)

View Item View Item