PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

DESILIA, EVELIN ROZA (2022) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Evelin rosa.pdf

Download (250kB)
[img] Text
Evelin2.pdf

Download (112kB)
[img] Text
ARTIKEL EVELIN.pdf

Download (123kB)

Abstract

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh tidak diakomodirnya euthanasia kedalam kaidah yuridis hukum di Indonesia sebagai perjuwudan asas lex spesialis derogat legi generalis sehingga hanya menimbulkan penafsiran-penafsiran belaka, maraknya permintaan untuk mengakhiri hidup seseorang menjadikan wajah hukum Indonesia menjadi tercoreng karena bagaiamanpun juga melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan amanat dari konstitusi, terkait perbuatan euthanasia yang tidak diatur lebih spesifik di dalam peraturan perundang-undangan menjadikan hal-hal yang berhubungan dengan pengakhiran hidup pasien semakin jauh dari ranah penegakkan hukum, karena maksud dari euthanasia itu sendiri untuk mengakhiri hidup seseorang dengan atau tanpa persetujuan orang tersebut dengan cara membiarkan tidak melakukan tindakkan apapun atau menyuntikkan cairan untuk mempercepat kematian seseorang . Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu, Pertama,Bagaimana pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana terhadap euthanasia di Indonesia, Kedua, Bagaimana pertanggungjawaban pidana euthanasia dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, penelitian normatif adalah penelitan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, terhadap norma-norma hukum yakni studi terhadap peraturan perundang-undangan atau data sekunder belaka. Dari hasil penelitian skripsi ini dapat dikemukakan bahwa: Pertama, pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana euthanasia di Indonesia tidak di termuat secara khusus hanya mengacu pada lex generalis didalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yaitu didalam pasal 344, kemudian juga ada beberapa pasal yang berkaitan dengan tindakan euthanasia itu sendiri jika dikelompokkan kedalam jenis, dan tipe euthanasia seperti pasal 338, 340. 345. 351 ayat (3) dan pasal 359, namun ketentuan-ketentuan tersebut hanya mendekati dari definisi euthanasia dan dapat menimbulkan kekabaruan hukum karena memerlukan interpretasi lagi bukan mengatur secara lex spesialis. Kedua, di dalam hubungan antara tenaga medis dengan pasien ada yang namanya hubungan hukum yang dimana ada ikatan hak dan kewajiban dana dapat menimbulkan implikasi yuridis dari hubungan hukum tersebut baik secara perdata, adminstrasi atau pidana, tindakan tenaga medis yang mengarah ke tindakan pidana euthanasia tidak diatur secara spesifik dan lebih khusus hanya aturan umum di dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia saja sehingga untuk menjerat atau menjatuhkan suatu pertanggungjawaban pidana harus memenuhi rumusan delik dan memerlukan penafsiran dari keterangan ahli terkait masuk atau tidaknya tindakan tersebut kedalam katagori euthanasia dan memenuhi unsur-unsur pasal yang berkaitan dengan euthanasia mengingat bagaimanapun juga hak hidup seseorang wajib dilindungi oleh segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia karena merupakan bentuk implikasi yuridis dalam tatanan penegakkan hak asasi manusia di Indonesia. This research is motivated by the non-accommodation of euthanasia into the juridical rules of law in Indonesia as the embodiment of the principle of lex specialist derogat legi generalist so that it only gives rise to mere interpretations, the rise of requests to end a person's life has tarnished the face of Indonesian law because it protects the entire Indonesian nation as a result. the mandate of the constitution, related to acts of euthanasia that are not regulated more specifically in laws and regulations make matters relating to the termination of a patient's life further away from the realm of law enforcement, because the purpose of euthanasia itself is to end a person's life with or without the consent of the other person. by letting them do nothing or injecting fluids to hasten someone's death. This research is focused on two problem formulations, namely, First, How is the legal arrangement regarding criminal liability for euthanasia in Indonesia, Second, How is the criminal liability for euthanasia in the perspective of human rights. This research uses normative research methods, normative research is research conducted by examining library materials, on legal norms, namely studies of legislation or secondary data. From the results of this thesis research, it can be stated that: First, the legal regulation regarding the criminal liability of euthanasia in Indonesia is not contained specifically, it only refers to the lex generalis in the Indonesian criminal law code, namely in article 344, then there are also several articles related to the act of euthanasia itself if grouped into types, and types of euthanasia such as articles 338, 340. 345. 351 paragraph (3) and article 359, but these provisions are only close to the definition of euthanasia and can cause legal confusion because they require further interpretation rather than regulating lex specialist. Second, in the relationship between medical personnel and patients there is such a thing as a legal relationship in which there is a bond of rights and obligations of funds that can lead to juridical implications of the legal relationship, whether civil, administrative or criminal, the actions of medical personnel leading to criminal acts of euthanasia are not regulated. specifically and more specifically, only general rules in the Indonesian criminal law code, so that in order to ensnare or impose a criminal liability, it must meet the formulation of the offense and require interpretation from expert information regarding whether or not the act is included in the euthanasia category and fulfills the elements The article related to euthanasia remembers that after all, the right to life of a person must be protected by the entire Indonesian nation and the blood of Indonesia because it is a form of juridical implication in the order of enforcing human rights in Indonesia.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Hukum Pidana, Euthanasia, Pertanggungjawaban Pidana.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Evelin Roza Desilia
Date Deposited: 03 Oct 2022 05:42
Last Modified: 03 Oct 2022 05:42
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/10413

Actions (login required)

View Item View Item