ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

INDRIYANI, NOVA (2022) ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL NOVA-dikonversi.pdf

Download (108kB)

Abstract

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dari gelaran pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 yang dimana agenda tersebut merupakan awal baru perubahan suatu daerah dibawah kepemimpinan seorang gubernur,bupati ataupun walikota, pelaksanaan pilkada di seluruh Indonesia tidak luput dengan yang namanya praktik-praktik transaksional seperti politik uang ataupun kejahatan lainnya yang dilarang oleh undang-undang pilkada, kemudian pembuktian dari perbuatan-purbuatan tersebut memerlukan proses yang panjang khususnya untuk ranah pembuktian, didalam ranah pembuktian keterangan saksi sangat diperlukan untuk memberi keterangan terkait jenis kejahatan yang dilakukan dalam ranah pilkada, keselamatan saksi dan keluarganya menjadi tantangan berat dalam memberikan keterangan di peradilan, akan tetap hal demikian mengenai perlindungan saksi tidak diatur secara jelas didalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, hanya memasukkan beberapa katagori saja didalam undang-undang tersebut sehingga tidak ada kejelasan dilindungi atau tidak sasksi dalam tindak pidana pilkada tersebut dalam memberikan keterangannya. Peneitian skripsi ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan saksi dalam tindak pidana pemilihan kepala daerah menurut UU 31/ 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, bagaimana kedudukan hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi saksi tindak pidana pemilihan kepala daerah menurut UU 31/2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, penelitian normatif adalah penelitan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, terhadap norma-norma hukum atau data sekunder belaka, dengan pendekatan undang-undang (statute approach) Dari hasil penelitian skripsi ini dapat dikemukakan bahwa: pengaturan hukum perlindungan saksi dalam tindak pidana pilkada di UU 31/2014 tentang perlindungan saksi dan korban tidak secara jelas termasuk didalam katagori-katagori yang disebutkan didalam undang-undang tersebut, disana hanya disebutkan jenis tindak pidana yang dilindungi saksinya adalah, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pelanggaran HAM berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdegangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang menyebabkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya, perlindungan saksi yang dimandatkan kepada LPSK menjadi hal yang sulit untuk dilaksanakan untuk saksi tindak pidana pilkada mengingat tidak secara jelas tertulis didalam rumusan pasal mengenai perlindungan saksi untuk tindak pidana pilkada, sehingga hal tersebut menjadi dilema dalam proses pelindungan hukum yang merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, hal demikian juga menjadikan kedudukan LPSK menjadi tidak pasti, apakah dapat melindungi saksi ataukah tidak khususnya untuk tindak pidana pilkada. The research of this thesis is motivated by the holding of the democratic party for the simultaneous regional head election in 2020 where the agenda is the new beginning of changing a region under the leadership of a governor, regent or mayor, the implementation of regional elections throughout Indonesia is not spared by the so-called transactional practices such as money politics. or other crimes that are prohibited by the election law, then the proof of these actions requires a long process, especially for the realm of evidence, in the realm of proving witness statements are very necessary to provide information regarding the types of crimes committed in the realm of elections, the safety of witnesses and their families It is a serious challenge in providing information in court, however, regarding the protection of witnesses, it is not clearly regulated in the law on the protection of witnesses and victims, only includes a few categories in the law. so that there is no clarity on whether there is protection or witnesses in the election crime in providing their statements. The research of this thesis is focused on two problem formulations, namely how the legal arrangements regarding the protection of witnesses in criminal acts of regional head elections according to law number 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims, what is the legal position of the Witness and Victim Protection Agency in an effort to provide legal protection for witnesses to criminal acts of regional head elections according to law number 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims. This research uses normative research methods, normative research is research conducted by examining library materials, on legal norms or mere secondary data, with a statute approach. From the results of this thesis research, it can be stated that: the legal regulation of witness protection in criminal acts of regional head elections in Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims is not clearly included in the categories mentioned in the law, there only mentions the types of Criminal acts protected by witnesses are criminal acts of corruption, money laundering, crimes of gross human rights violations, crimes of terrorism, crimes of trafficking in persons, narcotics crimes, psychotropic crimes, sexual crimes against children, and other crimes that causing the position of witnesses and/or victims to be faced with situations that are very dangerous to their lives, the protection of witnesses mandated to LPSK becomes a difficult thing to implement for witnesses of pilkada crimes considering that it is not clearly written in the formulation of articles regarding witness protection for election crimes, so that ter This has become a dilemma in the legal protection process which is part of the fulfillment of human rights, this also makes the position of LPSK uncertain, whether it can protect witnesses or not, especially for criminal acts of regional head elections.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: tindak pidana pilkada, perlindungan hukum, perlindungan saksi Pilkada crime, legal protection, witness protection
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Nova Indriyani
Date Deposited: 23 Jun 2022 02:16
Last Modified: 23 Jun 2022 02:16
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/10414

Actions (login required)

View Item View Item