TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 PASAL 12 HURUF E TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI KEPADA BUPATI KOTABARU PERIODE 2010-2015 (STUDI KASUS NOMOR:05/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM)

Aswari, Ulandari Winarsih (2022) TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 PASAL 12 HURUF E TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI KEPADA BUPATI KOTABARU PERIODE 2010-2015 (STUDI KASUS NOMOR:05/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL ILMIAH ULANDARI WINARSIH ASWARI 17810434.pdf

Download (459kB)

Abstract

Akhir-akhir ini, kasus tindak pidana korupsi ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat umum. Karena adanya titik singgung hukum administrasi dengan tindak pidana korupsi sehingga terbentuk parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara (discretionary power) dalam perspektif hukum administrasi negara adalah penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenangnya. Penelitianrinizdifokuskanapadalduaprumusantmasalah, yaituqbagaimanagbuktilhukum telah dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan judex factie pada putusan Nomor:05/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM danrbagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor:05/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM. Penelitian ini menggunakan jenis eksplorasi yuridis normatif yang khusus untuk mengkaji kaidah atau norma dalam hukum. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa aturan saja tidak cukup untuk mengungkap nilai pembuktian atau fakta hukum yang sudah ada tetapi belum atau salah dipertimbangkan oleh judex factie karena bisa saja tidak memperhatikan alat-alat bukti dan pembuktian yang telah diperoleh dipersidangan. Seperti halnya yang telah dipertimbangkan judex factie dengan tidak merujuk kepada fakta persidangan dimana pembayaran yang dilakukan oleh PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk kepada terdakwa adalah pembayaran ganti rugi atas tanah yang dikuasai oleh terdakwa sejak tahun 1996 dinegosiasikan dengan PT tersebut bersamaan dengan warga pemilik bidang tanah lainnya yang tanahnya juga menjadi obyek sertifikasi hak guna bangunan oleh PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Recently, corruption cases have been widely discussed among the general public. Due to the point of contact between administrative law and corruption, the parameters that limit the free movement of the authority of the state apparatus (discretionary power) in the perspective of state administrative law are abuse of authority and arbitrariness. This research focuses on two problem formulations, namely how the legal evidence has been considered by the judge based on the judex factie in the decision Number: 05/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM and how the judges' basic considerations in determining the decision Number: 05/PID. SUS-TPK/2017/PT.BJM. This research uses a type of normative juridical exploration which is specifically to examine the rules or norms in law. From this study, it was found that the rules alone are not enough to reveal the value of evidence or legal facts that already exist but have not been or have been wrongly considered by the judex factie because they may not pay attention to the evidence and evidence that has been obtained in court. As has been considered judex factie by not referring to the facts of the trial where the payments made by PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk to the defendant is the payment of compensation for the land controlled by the defendant since 1996 negotiated with the PT together with the residents who own other land parcels whose land is also the object of certificate of building rights by PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, judex factie corruption, abuse of authority, judex factie
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Ulandari Winarsih Aswari
Date Deposited: 13 May 2022 03:15
Last Modified: 13 May 2022 03:15
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/10509

Actions (login required)

View Item View Item