IMPLIKASI PERJANJIAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN YANG TANAH DAN BANGUNANNYA DIBEBASKAN PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

AFHRYANI, RINY (2022) IMPLIKASI PERJANJIAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN YANG TANAH DAN BANGUNANNYA DIBEBASKAN PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL RINI AFHRYANI (Revisi Plagiasi).pdf

Download (111kB)

Abstract

Suatu perjanjian diperlukan adanya suatu kesepakatan, dengan adanya kesepakatan tersebut maka suatu perjanjian yang dibuat akan menimbulkan hak dan kewajiban. Timbulnya hak dan kewajiban yang diakibatkan dari perjanjian yang dilakukan tersebut, apabila salah satu pihak merasa keberatan terhadap pelaksanaan hak ataupun kewajiban yang ditimbulkan oleh perjanjian maka pihak yang merasa keberatan tersebut dapat membatalkan perjanjian yang telah dibuat.Pembatalan perjanjian merupakan upaya untuk menghapus persetujuan atau kesepakatan dalam perjanjian yang telah dibuat sehingga perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan pelaksanaanya tidak dapat dipaksakan. Penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah, yaitu bagaimana implikasi perjanjian sewa menyewa bangunan yang tanah dan bangunan nya di bebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Bagaimana perlindungan terhadap penyewa terhadap bangunan yang disewa yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa kedudukan perjanjian sewa menyewa bangunan yang tanah dan bangunannya di bebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yaitu pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan harus memenuhi syarat admnistrasi yang terbagi menjadi dua, yaitu syarat subyek dan syarat obyek. Syarat sahnya perjanjian sewa menyewa yang terdapat didalam PASAL 1320 KUHPerdata. Setelah syarat administrasi dan syarat hukum terpenuhi, selanjunya dilakukan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa saling bersepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan, Perjanjian dilakukan secara tertulis yang telah disepakati kedua belah pihak. Setelah para pihak saling sepakat, dimana tanda sepakat tersebut dapat dibuktikan dengan tanda tangan para pihak didalam perjanjian yang telah dibuat, dan para pihak saling mengikatkan diri yang selanjutnya perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dan ditaati oleh kedua belah pihak

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Pembatalan, Sewa Tanah dan Bangunan, Dibebaskan Pemerintah
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Riny Afhryani
Date Deposited: 21 Apr 2022 05:36
Last Modified: 21 Apr 2022 05:36
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/10560

Actions (login required)

View Item View Item