EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR TERKAIT TANGGUNG JAWAB TERHADAP RAKYAT DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANJARMASIN

Auliya, Hasyiyatul (2022) EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR TERKAIT TANGGUNG JAWAB TERHADAP RAKYAT DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANJARMASIN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL (HASYIYATUL AULIYA 17810266) 2.pdf

Download (322kB)

Abstract

Saat ini di seluruh dunia sedang terjadi wabah COVD-19 yang mempunyai dampak yang cukup besar di sektor kehidupan. Oleh karenanya pemerintah Indonesia membuat kebijakan atas kedaruratan kesehatan yang dialami dan dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah memutuskan atau mengurangi rantai penyebaraban COVID-19. Dengan adanya kebijakan tersebut dapat mengurangi angaka krisis kematian yang di alami Indonesia sendiri. Wilayah Kota Banjarmasin termasuk dalam salah satu dengan angka krisis angka kematian tertinggi di indonesia maka Kota Banjarmasin mulai menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan struktural yang ada. Penelitian ini difokuskan dalam dua rumusan masalah, yaitu bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat ditengah terjadinya wabah COVID-19 menurut Hukum Positif di Indonesia, dan bagaimana efektivitas kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam pemenuhan teanggung jawab pemerintah ditengah terjadinya wabah COVID-19. Secara metodologis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan Undang-undang. Penelitian dilakukan dengan cara menelusuri data-data berupa dokumen yang terkait dengan penelitian, serta melihat, mendengar, sekaligus memahami gejala sosial yang ada di masyarakat. Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan adanya peraturan PSBB ini, bisa ditaati oleh masyarakat Indonesia karena seperti yang kita ketahui bahwa ancaman Virus Corona (Covid-19) ini merupakan ancaman yang benar-benar nyata dan tidak memandang kalangan bawah hingga kalangan atas sekalipun. Kebijakan PSBB telah menjadi pemenuhan terdahap rakyat Namun, seharusnya pemerintah membuat formulasi baru terkait pengaturan penetapan status darurat hukum di masa yang akan datang, dengan menuai beberapa fakta lapangan dengan melihat status kondisi rakyat terutama pada hal ekonomi. Penetapan status darurat hukum diharapkan dapat mempertegas hak dan kewajiban pemerintah dalam masa darurat, khususnya dalam hal pertanggungjawaban negara sebagai salah satu bentuk refleksi dari perlindungan hakasasi setiap manusia pada masa darurat hukum. Currently around the world there is an outbreak of COVD-19 which has a considerable impact on the life sector. Therefore, the Indonesian government made a policy on the health emergency experienced and with the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) as a step to break or reduce the chain of COVID-19 outbreak. With this policy can reduce the death crisis experienced by Indonesia itself. The Banjarmasin City Area is included in one of the highest death rate crisis rates in Indonesia, so banjarmasin city began to implement a large-scale social restriction (PSBB) policy in accordance with the existing structural. This research is focused on two formulations of problems, namely how the government's responsibility to the people in the midst of the COVID-19 outbreak according to Positive Law in Indonesia, and how the effectiveness of large-scale social restriction policies in fulfilling government responsibilities in the midst of the COVID-19 outbreak. Methodologically this research is empirical research with a statutory approach. Research is carried out by tracing data in the form of documents related to research, as well as seeing, hearing, and understanding social symptoms in the community. The results of the study stated that with this PSBB regulation, it can be obeyed by the people of Indonesia because as we know that the threat of the Corona Virus (Covid-19) is a real threat and does not look at the lower to the upper class though. PSBB policy has become the most fulfilled fulfillment of the people however, The government should make a new formulation related to the arrangement of the determination of the state of law in the future, by reaping some field facts by looking at the status of people's conditions, especially in terms of economy. The establishment of a legal emergency is expected to strengthen the rights and obligations of the government in times of emergency, especially in terms of state accountability as a form of reflection of the protection of the rights of every human being during a legal emergency.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Wabah, PSBB, COVID-19.
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Hasyiyatul Auliya
Date Deposited: 06 Sep 2022 04:09
Last Modified: 06 Sep 2022 04:09
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/10599

Actions (login required)

View Item View Item