ASPEK HUKUM PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DI BANTARAN SUNGAI DI KELURAHAN SURGI MUFTI KOTA BANJARMASIN

Rizki, Mika Ananda (2022) ASPEK HUKUM PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DI BANTARAN SUNGAI DI KELURAHAN SURGI MUFTI KOTA BANJARMASIN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL MIKA.pdf

Download (158kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui status hak atas tanah dan bangunan masyarakat di bantaran sungai di kelurahan Surgi Mufti Kota Banjarmasin dan juga untuk mengetahui penyelesaian hukum apabila Pemerintah kota Banjarmasin ingin menggunakan tanah di bantaran sungai tersebut. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian di dukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Hasil penelitian yaitu: Pertama, Status hukum hak atas tanah dan bangunan yang berada pada bantaran sungai di kelurahan Surgi Mufti kota Banjarmasin tidak memiliki status hukum secara sah karena tidak memiliki bukti-bukti kepemilikkan tanah seperti buku tanah atau sertifikat tanah yang dapat membuktikan kepemilikkan atas tanah tersebut. Penempatan atau penghunian yang dilakukan oleh masyarakat sana hanya sebatas mendiami untuk sementara waktu saja. Mengenai kebijakan pemerintah tentang pemberian penguasaan lahan oleh masyarakat tersebut hanya terbatas pada pemberian penguasaan untuk mendiami atau menghuni dan melakukan kegiatan usaha di lahan tersebut, dimana sewaktu-waktu Penerintah Kota Banjarmasin bisa mengambilnya kembali dengan cara dilakukannya tindakan penggusuran. Kedua, Pendirian bangunan di kawasan bantaran sungai tersebut menurut perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, pada Pasal 26 dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sungai pada Pasal 2 ayat (3), bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan hijau atau jalur hijau yang pada hakekatnya di wilayah tersebut tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan terkecuali mendapat ijin dari pejabat yang berwenang. Jadi penyelesaiannya apabila Pemerintah Kota Banjarmasin ingin menggunakan lahan di bantaran sungai tersebut dengan cara tetap dilakukannya ganti rugi, sebutan ganti rugi tersebut bukan ganti rugi dalam peraturan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, tetapi bisa disebut ganti rugi dalam pengertian memberikan santunan kepada masyarakat yang menempati daerah tersebut, jadi dasarnya adalah untuk kemanusiaan saja, karena yang mana menurut peraturan sebenarnya tidak ada ketentuannya. The purpose of this thesis research is to determine the status of land rights and community buildings on the riverbanks in the Surgi Mufti village, Banjarmasin City and also to find out the legal settlement if the Banjarmasin city government wants to use the land on the riverbanks. The researcher uses a type of empirical normative legal research, which is a research method which in this case combines elements of normative law which is then supported by the addition of empirical data or elements. The results of the study are: First, the legal status of land rights and buildings located on the banks of the river in Surgi Mufti village, Banjarmasin city does not have legal status because they do not have evidence of land ownership such as land books or land certificates that can prove ownership of the land. the. Placement or occupancy carried out by the people there is only limited to staying for a while. Regarding the government's policy regarding the granting of land tenure by the community, it is only limited to granting control to inhabit or inhabit and carry out business activities on the land, where at any time the Banjarmasin City Government can take it back by means of evictions. Second, the establishment of buildings on the riverbanks according to the legislation, namely Government Regulation Number 35 of 1991 concerning Rivers, in Article 26 and Banjarmasin City Regulations Number 2 of 2007 concerning River Management in Article 2 paragraph (3), that the area is a green area or green line which is essentially in that area it is not allowed to construct buildings unless permission is obtained from the authorized official. So the solution is if the Banjarmasin City Government wants to use the land on the banks of the river by means of compensation, the term compensation is not compensation in the land acquisition regulations for the development of public interests, but can be called compensation in the sense of providing compensation to the people who occupy the area. So the basis is for humanity only, because according to the regulations there are actually no provisions.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Aspek Hukum, Masyarakat, Tanah di bantaran sungai. Legal Aspects, Society, Land on the banks of the river
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Mika Ananda Rizki
Date Deposited: 06 Jun 2022 01:43
Last Modified: 06 Jun 2022 01:43
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/10846

Actions (login required)

View Item View Item