STUDI KOMPARATIF KONSEP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN DALAM RANCANGAN TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP) SERTA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU P-KS)

Novira, Raena (2022) STUDI KOMPARATIF KONSEP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN DALAM RANCANGAN TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP) SERTA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU P-KS). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Artikel Ilmiah.pdf

Download (208kB)

Abstract

Peraturan dalam KUHP, UU PKDRT maupun Undang-Undang yang telah ada dalam Hukum Positif di Indonesia saat ini, belum seluruhnya dapat mengakomodasi 15 jenis kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga kekosongan hukum yang terjadi telah cukup menjadi alasan perlunya membuat Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai kekerasan seksual secara spesifik. RUU P-KS dinilai merupakan seperangkat ketentuan hukum yang dapat menjamin hak-hak para korban, sehingga urgensi untuk mengesahkan ketentuan ini sangat tinggi. Indonesia juga mulai menggencarkan pembahasan untuk mengesahkan RUU KUHP yang masih dalam tahapan pembahasan. Kedua Rancangan Perundang-undangan ini merupakan Hukum Aspiratif yang diharapkan menjadi payung hukum di masa mendatang yang dapat mengakomadasi kekurangan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebelumnya. Khusunya yang mengatur tentang konsep tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimanakah perbandingan konsep tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Hukum Positif di Indonesia dan dalam Rancangan Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) serta dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), dan apakah konsep tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dalam RUU KUHP dan RUU P-KS dapat mengakomodir kekurangan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bersifat kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, lalu dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dimengerti dan ditarik kesimpulan mengenai perbandingan hukum konsep tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Hukum Positif di Indonesia yang termuat pada KUHP dan UU PKDRT, serta dalam hukum yang masih dalam rancangan yaitu yang berada pada RUU KUHP dan RUU P-KS. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa peraturan yang saat ini berlaku di Indonesia mempunyai banyak celah hukum, dan celah tersebut bisa ditutup oleh kehadiran RUU P-KS. Melalui RUU P-KS, ketiadaan rumusan spesifik tentang pendefinisian kekerasan seksual dalam KUHP, UU PKDRT dan RUU KUHP akan dapat disempurnakan. RUU P-KS tidak hanya berfokus untuk memidanakan pelaku, melainkan memuat pasal-pasal yang menjamin hak-hak korban dalam upaya mengakomodir perlindungan dan pemulihan korban. RUU P-KS dapat menjadi solusi untuk menangani dan mencegah kasus kekerasan seskual terhadap perempuan di Indonesia. The regulations in the Criminal Code, the PKDRT Law and the existing Laws in Positive Law in Indonesia at this time have not fully accommodated the 15 types of sexual violence that occurred in society. So that the legal vacuum is sufficient reason for the need to make a special law that specifically regulates sexual violence. The P-KS Bill is considered a set of legal provisions that can guarantee the rights of the victims, so the urgency to ratify this provision is very high. Indonesia has also begun to intensify discussions to ratify the Criminal Code Bill which is still in the discussion stage. These two draft laws, Aspirational Laws that are expected to become legal law in the future that can accommodate the shortcomings of previous Indonesian laws and regulations. Particulalrly, it regulates the concept of criminal acts of sexual violence against women. This research focuses on two problem formulations, how to compare the concept of sexual violence against women in Positive Law in Indonesia and in the Draft Law on the Criminal Code (RUU KUHP) and in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU P-KS), and whether the concept of the criminal act of sexual violence against women in the Criminal Code Bill and the P-KS Bill can accommodate the shortcomings of previous Indonesian laws and regulations. This research is a normative research, which is qualitative in nature. This research was conducted by conducting a search on the regulations and literature related to the problem to be studied, then described in the form of explanations and descriptions of sentences that are easy to understood and drawn conclusions regarding the legal comparison of the concept of the criminal act of sexual violence against women in the Positive Law contained in the Criminal Code and the Domestic Violence Law, as well as in the Aspirational Law or laws that are still in draft, namely those in the Criminal Code Bill and the Draft Law P-KS. From this research, the conclusion is applicable regulations in Indonesia have many legal loopholes, and these gaps can be closed by the presence of the P-KS Bill. Through the P-KS Bill, the absence of a specific formulation regarding the definition of sexual violence in the Criminal Code, the PKDRT Law and the Criminal Code Bill will be perfected. The P-KS Bill does not only focus on criminalizing the perpetrators, but also that guarantee the rights of victims in an effort to accommodate the protection and recovery of victims. The P-KS Bill can be a solution to handle and prevent cases of sexual violence against women in Indonesia.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Hukum Positif di Indonesia; kekerasan seksual terhadap perempuan, konsep tindak pidana; RUU KUHP; RUU P-KS Positive Law in Indonesia; sexual violence against women, concept of criminal acts; the Criminal Code Bill; P-KS Bill
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Raena Novira
Date Deposited: 07 Sep 2022 02:57
Last Modified: 07 Sep 2022 02:57
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/12038

Actions (login required)

View Item View Item