Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Akibat Sertifikat Ganda

RISNAWATI, RISNAWATI (2022) Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Akibat Sertifikat Ganda. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
artikel r.pdf

Download (220kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui Pengaturan Hukum Tentang kedudukan sertifikat dalam Penguasaan hak atas tanah dan akibat hukum terhadap Penyelesaian Sengketa hak atas tanah akibat sertifikat ganda Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Sertifikat yang mempunyai kedudukan sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil dan berdasarkan Pasal 165 HIR bahwa akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna. Artinya apa yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai suatu yang benar selama tidak ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Terkait dengan kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah terdapat istilah tersendiri dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, antara lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yang menyebutkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi; ”Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sengketa pertanahan, dalam hal ini sertifikat ganda diselesaikan melalui tiga (3) cara yaitu: 1). Penyelesaian Secara Langsung Dengan Musyawarah. 2). Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 3). Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan.. Adapun Penyelesaian sengketa akibat sertifikat ganda melalui kewenangan administrasi, dalam hal ini adalah melalui lembaga atau badan pertanahan.Mekanisme penanganan sengketa tersebut lazimnya diselenggarakan dengan pola sebagai berikut: a). Pengaduan.. Dalam pengaduan ini biasanya berisi halhal dan peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bahwa pemohon/pengadu adalah yang berhak atas tanah sengketa dengan lampirannya bukti-bukti dan mohon penyelesaian disertai harapan agar terhadap tanah tersebut dapat dicegah mutasinya, sehingga tidak merugikan dirinya. b). Penelitian. Terhadap penanganan tersebut kemudian dilakukan penelitian baik berupa pengumpulan data/administrative maupun hasil penelitian fisik dilapangan (mengenai penguasaannya). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut. This study aims to find out the legal arrangements regarding the position of certificates in the control of land rights and the legal consequences for the settlement of land rights disputes due to dual certificates. , secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the examination of a certificate that has a position as an authentic deed have the power of birth, formal and material proof and based on Article 165 HIR that the authentic deed has perfect power. This means that what is contained therein must be accepted as true as long as no party can prove otherwise. In relation to the strength of proof of land rights certificates, there is a separate term in the provisions of the land legislation, among others as stipulated in Article 19 paragraph (2) letter c of the BAL which states that land registration activities include; "Providing letters of proof of rights, which serve as strong evidence. Land disputes, in this case dual certificates are resolved in three (3) ways, namely: 1). Settlement Directly By Deliberation. 2). Through Arbitration and Alternative Dispute Resolution. 3). Dispute Settlement Through the Courts. As for the settlement of disputes due to dual certificates through administrative authority, in this case is through the land agency or agency. The dispute handling mechanism is usually carried out with the following pattern: a). Complaints. In this complaint, it usually contains matters and events that illustrate that the applicant/complainant is entitled to the disputed land with attached evidence and requests for settlement with the hope that the transfer of the land can be prevented, so as not to harm him. b). Study. With regard to the handling, research is then carried out in the form of data collection/administrative as well as the results of physical research in the field (regarding mastery). From the results of this study, it can be concluded temporarily whether the complaint is reasonable or not for further processing.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Penyelesaian Sengketa, Hak Atas Tanah, Sertifikat Ganda Dispute Resolution, Land Rights, Multiple Certificates
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Risnawati
Date Deposited: 18 Aug 2022 03:27
Last Modified: 18 Aug 2022 03:27
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/12049

Actions (login required)

View Item View Item