ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO ASUSILA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Firdawati, Ira (2022) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO ASUSILA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
JURNAL IRA.pdf

Download (350kB)

Abstract

The state of Indonesia is a state of law which is meant by state of law is a state that guarantees the rule of law to uphold truth and justice, and there is no power that cannot be accounted for. Crime or crime is an act of violating the norms that apply in society and crime is a human crime that is against the law, caused by psychological factors of the perpetrator. In a criminal law event, an analysis can be made of actions that have met the requirements stipulated in a certain criminal law article, namely the elements of the offense listed in the formulation of the offense which by the general promotion must be included in the indictment (indictment) and must proven in court. This study discusses two problem formulations, namely how the scope of the crime of spreading immoral videos in the perspective of Law Number 19 of 2016 on Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and how the crime of spreading immoral videos according to Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Methodologically this research is a normative research with a law approach. The research is based on literature study research, namely exploring relevant legal principles, norms, theories and opinions. The results of the study state that a person can be held responsible for a certain thing when he can be subject to a punishment or sanction in an act that is contrary. With a person's crime, it is not enough to prove that that person has committed an act that is contrary to the law or against the law as has been applied and fulfills the requirements of the law. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang dimaksud Negara hukum adalah Negara yang menegakkan supermasi hukum untuk mengakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. secara kriminologis tindak pidana atau kejahatan adalah perbuatan melanggar norma yang berlaku di dalam masyarakat dan banyak mendapatkan reaksi kurang baik dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diluar batas wajar yang bersifat melanggar hukum, disebabkan oleh faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. Dalam sebuah peristiwa hukum, tindak pidana dapat dilakukan analis mengenai perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dan ditentukan dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu yaitu unsur-unsur delik tercantum dalam rumusan delik yang oleh penuntut umum harus dicantumkan di dalam surat tuduhan atau biasa disebut surat dakwaan dan harus dibuktikan di dalam peradilan. Penelitian ini difokuskan dalam dua rumusan masalah, yaitu bagaimana ruang lingkup tindak pidana penyebaran video asusila dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik, dan bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran video asusila menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik . Secara metodologis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan Undang�undang. Penelitian berdasarkan pada penelitian studi kepustakaan yaitu menggali asas- asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan. Hasil penelitian menyatakan bahwa seseorang dapat dibebani pertangungjawaban atas suatu perbuatan tertentu ketika dia dapat dikenakan suatu hukuman atau sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Dengan di pidananya seseorang tidak cukup hanya dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum sebagaimana yang telah dirumuskan serta memenuhi delik dalam undang-undang.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Law Enforcement, Criminal Act, Subsidized Diesel Fuel Oil Crime, Crime, Immoral Videos
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Ira Firdawati
Date Deposited: 06 Sep 2022 04:13
Last Modified: 06 Sep 2022 04:13
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/12175

Actions (login required)

View Item View Item