ANALISIS YURIDIS TENTANG EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITUR MELALUI PIHAK KE TIGA (DEBT COLLECTOR) TERHADAP DEBITUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019

Sarmiyah, Sarmiyah (2022) ANALISIS YURIDIS TENTANG EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITUR MELALUI PIHAK KE TIGA (DEBT COLLECTOR) TERHADAP DEBITUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
PENGESAHAN SKRIPSI.pdf

Download (210kB)
[img] Text
PERNYATAAN KEASLIAN.pdf

Download (195kB)
[img] Text
2 ARTIKEL SARMIYAH_removed.pdf

Download (154kB)

Abstract

Penerbitan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai pengikatan benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang jika dalam perjanjian kredit debitur tidak mampu menjalankan kewajibannya. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kedudukan pelaksanaan objek Jaminan Fidusia didasarkan pada: Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dan apa yuridisnya implikasi pelaksanaan objek Jaminan Fidusia oleh kreditur melalui pihak ketiga. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan, untuk bahan hukumnya sendiri menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk pengumpulan bahan hukum digunakan dengan cara studi kepustakaan, kemudian dilakukan analisis normatif dan dideskripsikan dalam bentuk Skripsi. Dari penelitian ini diperoleh bahwa hukum perdata tidak diatur dalam suatu perbuatan yang merugikan debitur sebagai pihak yang menjaminkan obyek jaminan fidusia, secara administratif perbuatan yang dilakukan oleh kreditur juga tidak diatur secara rinci, yang artinya bahwa hal itu juga menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam perspektif hukum administrasi. . Padahal, jika dilihat dari proses hukumnya, para kreditur dalam hal ini biasanya berbentuk perusahaan, tentu saja menahan diri dari kegiatan ilegal dan tidak teratur. . The issuance of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees intends to provide legal certainty guarantees regarding the binding of movable objects, both tangible and intangible and immovable objects that cannot be encumbered with mortgage rights as collateral for debt repayment if in the credit agreement the debtor is unable to carry out their obligations.This research focuses on two problem formulations, namely how the position of execution of the Fiduciary Guarantee object is based on the Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 and what are the juridical implications of the execution of the Fiduciary Guarantee object by creditors through third parties. The research in this thesis uses normative legal research, In this study, a statutory approach was used, for materials The law itself uses primary, secondary, and tertiary legal materials. For collection of legal materials is used by means of library research, then carried out normative analysis and describe it in the form of Thesis. From this research, it is obtained that the civil law is not regulated in an act that harms the debtor as the party who guarantees the object of the fiduciary guarantee, administratively the actions carried out by the creditor are also not regulated in detail, which means that it also shows that there is a legal vacuum in the perspective of administrative law. . In fact, if you look at the legal events, of course the creditors in this case generally in the form of companies have ommitted acts that are contrary to the laws and regulations.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Jaminan Fidusia, Hukum Perdata, Pengguna layanan jasa Fiduciary Guarantee, Civil Law, Service users
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Sarmiyah
Date Deposited: 10 Jan 2023 05:49
Last Modified: 10 Jan 2023 05:49
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/13363

Actions (login required)

View Item View Item