Perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian kredit perbankan yang memuat klausula eksonerasi dari tinjauan asas kebebasan berkontrak

Aniyah, Nor (2022) Perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian kredit perbankan yang memuat klausula eksonerasi dari tinjauan asas kebebasan berkontrak. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (229kB)
[img] Text
lembar pengesahan.pdf

Download (74kB)
[img] Text
pernyataan orisinalitas.pdf

Download (70kB)

Abstract

Suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak, namun sekarang perjanjian itu terjadi d engan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir yang telah dicetak, akibat dari perjanjian yang bersifat standar atau baku posisi bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak seimbang. keadaan ini yang seringkali dimanfaatkan oleh kreditur sehingga menimbulkan lahirnya klausula eksonerasi yang memberatkan debitur. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kedudukan hukum klausula eksonerasi dari tinjauan asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian kredit perbankan kemudian bagaimana perlindungan hukumnya bagi debitur dalam perjanjian kredit perbankan yang memuat klausula eksonerasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang bahan hukumnya terdiri atas bahan hukum primer berupa ketentuan perundang- undangan. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam penerapannya asas kebebasan berkontrak bukanlah tanpa batas. Pasal 1337 KUHPerdata menentukan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum. Dalam hal ini perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013. Dan perlindungan hukumnya bagi debitur dalam perjanjian kredit perbankan yang memuat klausula eksonerasi ialah dengan 2 (dua) bentuk, yakni perlindungan hukum perventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran yaitu dalam hal ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013. Kemudian perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: perjanjian, asas kebebasan berkontrak, perlindungan hukum
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Nor Aniyah
Date Deposited: 08 Dec 2022 01:17
Last Modified: 08 Dec 2022 01:17
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/13464

Actions (login required)

View Item View Item