PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITUNJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Nabila, Nur Fathia (2022) PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITUNJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Abstrak.pdf

Download (113kB)
[img] Text
Pengesahan Skripsi.pdf

Download (1MB)
[img] Text
Pernyataan Keaslian Skripsi.pdf

Download (2MB)

Abstract

Kebebasan berpendapat merupakan mengemukakan hasil pemikirannya tanpa ada tekanan dari pihak lain. yang mengacu pada sebuah hak untuk berpendapat secara bebas tanpa adanya batasan dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian, tetapi lebih kepada kemaslahan dan menyeru kebaikan. Kebebasan berpendapat juga merupakan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat harus pada tempatnya dan juga bertanggung jawab, pada tempatnya maksudnya bahwa seseorang yang mengeluarkan pendapatnya harus sesuai dengan kenyataan, dan berdasarkan dari sumber-sumer yang benar dan bertanggung jawab, bukan kebebasan yang sebaliknya yang tidak bersumber dari sumer-sumber yang benar atau bohong yang hanya akan mencederai kebebasan berpendapat yang sesungguhnya.. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan (library research). Dan bahan yang diperoleh kemudian dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat dikatakan telah melindungi kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang sebagai hak pribadi dalam berkomunikasi melalui media internet. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang ITE tersebut yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat hanya diatur dalam satu pasal dan hanya terdapat suatu larangan tanpa disertai hak. Berdasarkan itu, maka ketentuan tersebut dirasa masih menimbulkan multitafsir dan ketidakjelasan. Sehingga memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang ITE ini.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Kebebasan Berpendapat, Informasi dan Transaksi Elektronik, Hak Asasi Manusia
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Nur Fathia Nabila
Date Deposited: 11 Jan 2023 05:05
Last Modified: 11 Jan 2023 05:05
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/13992

Actions (login required)

View Item View Item