ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DINAS KEHUTANAN DALAM PENGANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING

Safitri, Novita Ika (2023) ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DINAS KEHUTANAN DALAM PENGANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Lembar Pengesahan Skripsi.pdf

Download (121kB)
[img] Text
Pernyataan Keaslian Skripsi.pdf

Download (113kB)
[img] Text
ARTIKEL Novita Ika Safitri_removed (1).pdf

Download (15kB)

Abstract

Praktek illegal logging ini pada umumnya dilakukan oleh oknum-oknum yang sebenarnya memiliki izin resmi dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penebangan terhadap hutan, seperti halnya pemegang izin konsesi Hak Pengusahaan Hutan. Namun, bila dirinci lagi, pelaku illegal logging ini sebenarnya merupakan satu kelompok yang terorganisir. Maksudnya adalah, pelaku yang terlibat dalam praktek illegal logging ini tidak hanya pemegang izin penebangan hutan tersebut, termasuk juga buruh penebang kayu, pemilik modal, pembeli, penjual, maupun baking aparat pemerintahan dan TNI/POLRI dan oknum tokoh masyarakat. Pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan wilayah kesatuan pengelolaan hutan, yaitu wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Kesatuan pengelolaan hutan meliputi kesatuan pengelolaan hutan konservasi, kesatuan pengelolaan hutan lindung, dan kesatuan pengelolaan hutan. Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yaitu: Bagaimanakah pengaturan hukum tentang tindak pidana illegal logging? Bagaimana kedudukan Dinas Kehutanan dalam penanggulangan tindak pidana illegal logging? Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini adalah Normatif. Dalam Penelitian hukum normatif menggunakan juga prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan displin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Undang-Undang Kehutanan Nomor 18 Tahun 2013 terdiri atas bab 12 dan 114 pasal. hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Wewenang dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti aturan-atuaran yang dikeluarkan oleh dinas kehutanan provinsi Kalimantan Selatan seperti halnya yang sudah dimasukkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 022 Tahun 2017 Tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. This illegal logging practice is generally carried out by individuals who actually have an official permit from the Indonesian government to cut forests, such as forest concession holders (HPH). However, if it is detailed again, the perpetrators of illegal logging are actually an organized group. The point is, the perpetrators involved in the practice of illegal logging are not only the holders of the logging permits, but also loggers, capital owners, buyers, sellers, as well as government officials and TNI/POLRI and community leaders. Forest management is carried out based on the forest management unit area, namely the forest management area according to its main function and designation, which can be managed efficiently and sustainably. In accordance with the description of the background above, the author proposes the formulation of the problem in this study expressed in the form of questions, namely: How are the legal arrangements regarding the crime of illegal logging? What is the position of the Forestry Service in dealing with illegal logging crimes? The type of research used by researchers in the process of preparing this thesis is normative. In normative legal research, scientific research procedures are also used to find the truth based on the logic of legal scholarship from the normative side. Scientific logic in normative legal research is built based on scientific disciplines and the workings of normative legal science, namely legal science whose object is law itself. Forestry Law Number 18 of 2013 consists of chapters 12 and 114 articles. Matters regulated in Forestry Law Number 41 Year 1999. The provisions for sanctions in the form of criminal provisions are regulated in Articles 82 to 85. The authority of the North South Kalimantan Provincial Forestry Service follows the rules issued by the North Sumatra Provincial Forestry Service as has been included in the South Kalimantan Governor Regulation Number 022 of 2017 concerning Duties, Principals, Functions, and Job Descriptions of the South Kalimantan Provincial Forestry Service.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Illegal Loging, Dinas Kehutanan, Undang-undang.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Novita Ika Safitri
Date Deposited: 03 Jan 2023 03:43
Last Modified: 03 Jan 2023 03:43
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/14148

Actions (login required)

View Item View Item