ANALISIS TINDAK PIDANA PENYEBAR VIDEO PORNO MELALUI MEDIA ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Akhmad, Akhmad (2023) ANALISIS TINDAK PIDANA PENYEBAR VIDEO PORNO MELALUI MEDIA ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
CoverAbsDafpus.pdf

Download (443kB)
[img] Text
PernytaanoRISINALITAS.pdf

Download (255kB)
[img] Text
Pengesahan.pdf

Download (567kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kejahatan pornografi melalui media online berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan untuk mengetahui sanksi pidana penyebar video porno melalui media online Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Pengaturan hukum mengenai larangan melakukan kejahatan pornografi diatur dalam UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang terdapat dalam pasal Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Penyebaran video porno melalui media online dengan sadar pasti mengetahui apa yang dilakukan di dalam yang memuat konten pornografi tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Setelah diundangkannya undang-undang tersebut, semua kegiatan yang dilakukan secara online memiliki batas-batas sebagaimana dalam ketentuan undang-undang tersebut. Sanksi pidana penyebar video porno melalui media online diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang jika melanggar akan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 milyar (pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008).

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Tindak Pidana, Penyebar Video Porno, Media Online, UU ITE
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Akhmad
Date Deposited: 13 Feb 2023 05:48
Last Modified: 13 Feb 2023 05:48
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/15291

Actions (login required)

View Item View Item