PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR

Rasfirullah, Muhammad Nahli Fikry (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
artikel nahli dafus.pdf

Download (81kB)
[img] Text
CamScanner 02-16-2023 11.03.pdf

Download (277kB)
[img] Text
CamScanner 02-16-2023 11.01.pdf

Download (330kB)

Abstract

Upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlantar di Kota Banjarmasin Utara karena anak adalah tunas harapan, dan generasi penerus cita-cita bangsa serta memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan dan di masa yang akan datang, kritertia anak terlantar menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 adalah Anak yang sudah tidak mempunyai orang tua dan keluarga Anak yang memiliki orang tua dan keluarga, tetapi tidak memiliki kemampuan mengurus, memelihara, dan memenuhi kebutuhan dasar anak, anak yang tidak diketahui keberadaan orang tua dan keluarganya akan tetapi pada kenyataannya, tidak semua anak -anak menjadi bagian dari keluarganya. Mereka “terlempar” dari sistem sosial karena berbagai alasan seperti berbagai macam alasan seperti penelantaran atau tindakan kekerasan dan lainnya, semua ini terjadi karena keluarga tidak mampu lagi menjalankan peran dan fungsinya. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk mencipatakan kondisi agar setiap anak dapat mendapatkan, melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyaratakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu, bagaimana perlindungan terhadap hak-hak anak terlantar menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 tentang perlindungan anak terlantar dan Bagaimana kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) dalam menangani masalah anak yang terlantar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris yang diambiil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun dari perilaku nyata yang diamati secara langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Hasil penelitian ini bahwa Pemerintah Bekerja sama dengan dinas DP3A dalam menjalankan perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang perlindungan anak terlantar dinas ini berperan dalam pencegahan, pendampingan bagi anak terlantar dengan memberikan sosialisasi kepada semua lini lingkungan masyarakat agar memahami dan memiliki konsep yang sama dalam memenuhi hak anak. Kendala yang dihadapi DP3A dalam menangani masalah anak terlantar adalah faktor ekonomi masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya dan juga mindset masyarakat sendiri yang dimana mindset yang ingin mendapatkan uang secara instant sehingga membiarkan atau mengizinkan si anak turun kejalanan untuk mengemis sehingga anak yang belum waktunya untuk mencari uang dibiarkan mencari uang kejalanan dengan meminta-minta guna membantu perekonomian keluarga sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagai anak.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Pengertian Anak, Pengertian Anak Terlantar, Perlindungan Anak
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Nahli Fikry Rasfirullah
Date Deposited: 20 Feb 2023 02:39
Last Modified: 20 Feb 2023 02:39
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/15340

Actions (login required)

View Item View Item