IMPLIKASI HUKUM PELAKSANAAN PERKAWINAN DI MASA PANDEMI COVID 2019 (Telaah Terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar)

MANURUNG, ALBERTH RIZKY WIJAYA (2023) IMPLIKASI HUKUM PELAKSANAAN PERKAWINAN DI MASA PANDEMI COVID 2019 (Telaah Terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
pengesahan alberth.pdf

Download (35kB)
[img] Text
keaslian alberth.pdf

Download (30kB)
[img] Text
ARTIKEL ALBERTH_removed.pdf

Download (229kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan mendeskripsikan implikasi hukum pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan disebabkan pembatasan-pembatasan pada masa pandemi covid 19 setelah keluarnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia selain dalam KUHPerdata diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan selain dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, juga dilakukan pencatatan. Wabah pandemi Covid-19 yang menimpa Indonesia ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam dan Penyebaran Covid-19 sebagai bencana Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan Sosial Berskala Besar. Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tahun 2020, menyebabkan banyak didapati perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan agama, namun tidak dicatatkan. Hal ini memiliki implikasi hukum tidak saja terhadap pasangan dalam perkawinan, namun juga terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat, seperti anak tidak mendapatkan pengakuan yuridis sebagai anak dari ayah biologisnya dan lain sebagainya. This Research for knowing about regulation of Marriage according of law number 1 of 1974 jo Number 16 of 2019 about Marriage and describe Legal Implication of Implementation of marriage not recorded due to restrictions during the covid 19 pandemic after issuing goverment regulation of the Republic of Indonesia number 21 of 2020 about social distancing . this research is a normative research which is descriptive qualitative, using 3 legal materials, primary, secondary and tertiary legal materials. The primary legal materials is in the form of goverment regulations number 21 of 2020 about Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Management of Corona Virus Disease 2019. The result of research is marriage in indonesia other than in the civil law is regulated specifically in number 1 of 1974 jo number 16 of 2019, intructions of president of Republic Indonesia Number 1 of 1991 about Dissemination of Compilation of Islamic Law. Regulation of marriage wants every marriage not only to be carried out according to their respective religions and beliefs, but also to be recorded. The government followed up the Covid-19 pandemic outbreak that hit Indonesia with a Presidential Regulation number 12 of 2020 about Determination of Non-natural Disasters and the Spread of Covid-19 as a National Disaster and goverment regulation number 12 of 2020 about LargeScale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Management of Corona Virus Disease 2019. The Ministry of Religion of the Republic of Indonesia also issued a Circular Letter of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia Number P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 of 2020, many marriages to be found that are carried out only on the basis of religion, but are not registered. And then the legal implications not only for partners in marriage, but also for children born from unrecorded marriages, such as children not receiving juridical recognition as children of their biological fathers

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Implikasi Hukum, Pelaksanaan Perkawinan, Pnademi Covid 19 Legal Implication, Marriage during the pandemic
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Alberth Rizky Wijaya Manurung
Date Deposited: 21 Feb 2023 02:13
Last Modified: 21 Feb 2023 02:13
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/15408

Actions (login required)

View Item View Item