PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Rahmanto, Abdi (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ABDI RAHMANTO_COvAbsDaf.pdf

Download (436kB)
[img] Text
PernyataanOrisinalitasAbdi.pdf

Download (248kB)
[img] Text
Pengesahan_Abdi.pdf

Download (260kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pidana terhadap pelaku perdagangan anak dan Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang.. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan ancaman hukuman yang cukup berat kepada pelaku tindak pidana perdagangan anak sebagai wujud perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Berdasarkan Pasal 83 undang-Undang Perlindungan Anak telah mencantumkan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual. Akan tetapi, undang-undang ini juga sama seperti halnya dalam KUHP tidak merinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk tujuan apa anak itu dijual. Namun demikian, undang-undang ini cukup melindungi anak dari ancaman penjualan anak dengan memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan KUHP yang ancamannya 0-6 tahun penjara, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak mengancam pelaku kejahatan perdagangan anak 3-15 tahun penjara dan dendaantara Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk-bentuk peraturan pemerintah maupun organisasi sosial. Namun usaha tersebut belum menunjukan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Anak-anak merupakan pihak yang rentan menjadi korban trafficking dan eksploitasi. Mereka yang menjadi korban sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat yang rentan. Perlindungan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konsitusi negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu pada Pasal 28b. Dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Abdi Rahmanto
Date Deposited: 25 Feb 2023 02:28
Last Modified: 25 Feb 2023 02:28
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/15528

Actions (login required)

View Item View Item