Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kontrak Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan

Aritra, Rini Chatrine (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kontrak Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL CHATRINE.pdf

Download (119kB)
[img] Text
pengesahan.pdf

Download (275kB)
[img] Text
pernyataan orisinalitas.pdf

Download (196kB)

Abstract

Pekerja kontrak bagaimanapun harus tetap dilindungi oleh negara, karena Indonesia merupakan negara hukum yang harus memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Konstitusi menjamin setiap warganya untuk bekerja dan menjalani kehidupan yang layak. Karena itu, maka tidak sedikit warga yang menjadi tenaga kerja kontrak pada instansi yang berada di bawah pemerintah, salah satunya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini difokuskan pada 2 rumusan masalah, yakni dasar pengangkatan tenaga kontrak pada dinas pemuda dan olahraga provinsi Kalsel, serta perlindungan hukum terhadap kesejahteraan tenaga kontrak pada dinas pemuda dan olahraga. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Selain itu penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini yakni: pertama, Dasar dan landasan pengangkatan tenaga kontrak pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel dapat dilihat pada SK Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel No. 188.44/0011-SET.3/DISPORA/2022. Kedua, Perlindungan hukum terhadap kesejahteraan tenaga kontrak pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel berdasarkan kepada dasar hukum pengangkatan tenaga kontrak pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel tidak ada mengatur mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kontraknya. Keadaan ini tentunya tidak menghadirkan kepastian hukum bagi para pekerja kontrak yang bekerja sedemikian rupa mengabdikan dirinya pada tempatnya bekerja namun kedudukannya tidak dilindungi oleh hukum. However, contract workers must still be protected by the state, because Indonesia is a legal country that must provide legal protection to every citizen. The constitution guarantees every citizen to work and live a decent life. Therefore, not a few residents become contract workers in agencies under the government, one of which is the Youth and Sports Office of South Kalimantan Province. This research focuses on 2 problem formulations, namely the basis for the appointment of contract workers at the youth and sports office of the province of South Kalimantan, as well as legal protection for the welfare of contract workers at the youth and sports office of South Kalimantan. This research is a normative research, using a sociological juridical approach. In addition, this study uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study are: first, the basis and basis for the appointment of contract workers at the South Kalimantan Youth and Sports Office can be seen in the South Kalimantan Youth and Sports Office Decree Number 188.44/0011-SET.3/DISPORA/2022. Second, the legal protection for the welfare of contract workers at the South Kalimantan Youth and Sports Office based on the legal basis for the appointment of contract workers at the South Kalimantan Youth and Sports Office does not regulate legal protection for contract workers. This situation certainly does not provide legal certainty for contract workers who work in such a way as to devote themselves to their place of work but their position is not protected by law.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Tenaga Kontrak, Pemerintah Daerah.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Rini Chatrine Aritra
Date Deposited: 07 Mar 2023 03:30
Last Modified: 07 Mar 2023 03:30
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/15589

Actions (login required)

View Item View Item