PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Firnanda, Muhammad (2020) PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Artikel Muhammad Firnanda.pdf

Download (154kB)

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang saling mengikat pada diri sendiri untuk setiap umat manusia dari awal lahir yang akan berlaku sampai selamanya dan tidak dapat bisa diganggu gugat oleh pihak siapapun itu. HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) .Pasal tersebut menjelaskan apakah arti dari pelanggaran HAM itu adalah meliputi perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu terhadap orang lain, Terlepas apakah pelakunya terkait dengan kekuasaan (authortiy) dan/atau pelakunya sedang menjalankan kewenangannya sebagai apratur negara (state agent). Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu Bagaimana hak-hak korban pelanggaran HAM menurut Undang-Undang HAM, Bagaimana pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM menurut Undang-Undang HAM. Penelitian ini bersifat normatif, yang bersifat deskriptif analitis dan sumber bahan hukum melalui baha hukum sekunder, primer, dan bahan hukum tersier.Teknik pengumpulan data hukum melalui studi dokumen (studi pustaaka), seperti, buku-buku, makalah, artikel, jurnal, koran atau karya dari para ahli. Dari hasil penelitian ini Menurut hukum internasional, setiap negara itu memiliki kewajiban mutlak untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfiil) Hak Asasi Manusia itu terhadap masyarakatnya. Setiap negara itu wajib memberikan hak-hak korban secara penuh tujuannya adalah untuk tercapainya suatu keadilan dan pemulihan yang secara efektif. Pemenuhan hak-hak korban terangkai dalam rangkuman keadilan transisional yang dikemukakan oleh Ruti G. Teitel, yang mengandung proses atau upaya perdamaian dengan warisan pelanggaran HAM masa lalu. Bentuk-bentuk hak-hak korban yang harus dipenuhi disebut sebagai empat pilar transitional justice, yaitu: (a) hak atas kebenaran (right to truh), (b) hak atas reparasi (right to reparation), (c) hak atas keadilan (right to justice) dan (d) jaminan tidak berulangan (guarantees of non-repetition). Human Rights (HAM) are rights that are mutually binding on oneself for every human being from the beginning of birth which will last forever and cannot be contested by anyone. Human rights are regulated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (Human Rights Law). This article explains whether the meaning of human rights violations includes actions committed by individuals or groups of individuals against other people, regardless of whether the perpetrators are related to power (authortiy) and / or the perpetrators are exercising their authority as state agents. This research is focused on two problem formulations, namely how the rights of victims of human rights violations according to the human rights law, how to fulfill the rights of victims of human rights violations according to the human rights law. This research is normative in nature, which is descriptive analytical and sources of legal materials through secondary, primary and tertiary legal materials. Legal data collection techniques are through document study (pustaaka study), such as books, papers, articles, journals, newspapers. or the work of experts. Based on the results of this research, according to international law, every country has an absolute obligation to respect, protect and fulfill human rights towards their people. Each country is obliged to fully grant the rights of victims to achieve justice and recovery effectively. The fulfillment of victims' rights is included in the summary of transitional justice put forward by Ruti G. Teitel, which contains a process or peace effort with a legacy of past human rights violations. The forms of victim's rights that must be fulfilled are referred to as the four pillars of transitional justice, namely: (a) right to truth, (b) right to reparation, (c) right to justice ( right to justice) and (d) guarantees of non-repetition.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Hak Asasi Manusia, Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, Korban Human Rights, Serious Human Rights Violations, Victims
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Firnanda
Date Deposited: 07 Oct 2020 03:53
Last Modified: 07 Oct 2020 03:53
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/2642

Actions (login required)

View Item View Item