SANKSI PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS-ANAK/2019/PN PLI)

BAGASKARA, GADING (2020) SANKSI PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS-ANAK/2019/PN PLI). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
artikel gading (1).pdf

Download (153kB)

Abstract

Seorang anak melakukan tindak pidana disebabkan beberapa faktor, diantaranya adanya dampak negatif dari arus globalisasi, komunikasi, dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana persetubuhan merupakan suatu bagian dari tindak pidana kesusilaan. Penelitian dengan judul “SANKSI PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR (studi kasus putusan Nomor 14/PID.SUS-Anak/2019/PN.PLI)”, memiliki rumusan masalah apa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 14/PID.SUS-Anak/2019/PN.PLI, dan bagaimana kaidah normatif dalam putusan Nomor 14/PID.SUS-Anak/2019/PN.PLI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dasar pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 14/PID.SUS-Anak/2019/PN.PLI, dan untuk mengetahui kaidah normatif dalam putusan nomor 14/PID.SUS-Anak/2019/PN.PLI. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Berdasarkan analisa kasus yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak. Dan kaidah normatif dalam putusan tersebut adalah hakim tidak mempunyai upaya preventif (pencegahan) agar sianak tidak mengulangi kembali serta tidak mempunyai upaya refresif (penekanan) agar sianak merasa jera dengan apa yang telah dilakukanya.     A child commits a crime due to several factors, including the negative impact of globalization, communication and information, advances in science and technology, lifestyle changes that have brought social changes in people's lives. The crime of intercourse is a part of the crime of decency. The research entitled "CRIMINAL SANCTIONS FOR CHILDREN UNDER THE AGE (case study of decision Number 14 / PID.SUS-Anak / 2019 / PN.PLI)", has a formulation of the problem of what is the basis for consideration of the Panel of Judges in deciding case Number 14 / PID.SUS-Anak /2019/PN.PLI, and what are the normative principles in the decision Number 14 / PID.SUS-Anak / 2019 / PN.PLI. The purpose of this research is to find out what is the basis for the consideration of the panel of judges in deciding case Number 14 / PID.SUS-Anak / 2019 / PN.PLI, and to find out the normative principles in decision number 14 / PID.SUS-Anak / 2019 / PN.PLI . This research uses normative legal methods or library research. The data sources used are primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the case analysis, it is concluded that the Defendant has been legally proven guilty of committing the crime of inducing a child to have intercourse with him as regulated and is subject to punishment in Article 81 Paragraph (2) Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Juvenile Justice. And the normative principle in the decision is that judges do not have preventive measures (prevention) so that children do not repeat themselves and do not have repressive efforts (emphasis) so that they feel deterred by what they have done.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Sanksi Pidana persetubuhan anak dibawah umur Criminal sanctions for intercourse with minors
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Gading Bagaskara
Date Deposited: 21 Oct 2020 02:27
Last Modified: 21 Oct 2020 02:27
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/2797

Actions (login required)

View Item View Item