KEWAJIBAN MENCANTUMKAN HARGA MENU MAKANAN OLEH PELAKU USAHA KULINER DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Saputra, Ronny (2020) KEWAJIBAN MENCANTUMKAN HARGA MENU MAKANAN OLEH PELAKU USAHA KULINER DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL.pdf

Download (158kB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif, yang bersifat menelaah secara mendalam terkait kekosongan hukum dan menggunakan data-data kepustakaan. bentuk perlindungan konsumen dalam Undang-Undang perlindungan konsumen ialah berupa Asas-asas seperti asas manfaat untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya terkait kepentingan kedua belah pihak seperti konsumen dan pelaku usaha, asas keadilan ialah untuk memberikan keadilan untuk kedua belah pihak konsumen dan pelaku usaha terkait hak dan kewajiban mereka, Asas keseimbangan agar keseimbangan didapatkan oleh keduanya konsumen dan pelaku usaha terkait kepentingannya, Asas keamanan dan keselamatan ialah agar konsumen dapat aman dalam memakai produk yang dia beli, Asas kepastian hukum agar sama-sama mendapatkan.perlindungan hukum baik konsumen ataupun pelaku usaha. pentingnya pencantuman harga makanan untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap konsumen tentang perlindungan konsumen dengan dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen Nasioanl yang dimana tugasnya ialah membantu pemerintah secara langsung seperti memberikan saran dan yang lainnya untuk perlindungan konsumen dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ialah berperan langsung kemasyarakat seperti menyebarkan informasi agar mengingatkan konsumen atas hak-haknya serta dalam kepastian hukumnya ialah janji pemerintah dalam memberikan keyakinan terkait kepastian hukum yang ada di pasal 1 terkait perlindungan konsumen. Kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa peran pemerintah sangat diperlukan dalam melindungi hak-hak konsumen. This research is a Normative research, which is to examine in depth related to legal vacuum and uses library data . The form of consumer protection in the consumer protection Act is in the form of principles such as the principle of benefit to provide maximum benefit related to the interests of both parties such as consumers and business actors , the principle of justice is to provide justice for both parties consumers and related business actors. their rights and obligations , the principle of balance so that balance is obtained by both consumers and business actors related to their interests , the principle of security and safety is so that consumers can be safe in using the product they buy , the principle of legal certainty so that they both get it .legal protection for both consumers and business actors. the importance of the inclusion of the price of food for legal protection and kepas tian law against consumers on the protection k onsumen with the establishment of the Agency for the Protection of Ko nsumen nasioanl are where his task was to assist the government directly as providing advice and others for the protection of the consumers downloading and consumer protection agencies swad aya society is The community plays a direct role, such as disseminating information to remind consumers of their rights and in legal certainty, the government's promise to provide assurance regarding legal certainty in Article 1 regarding consumer protection . The conclusion from the explanation above is that the role of government is needed in protecting consumer rights.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Konsumen mencantumkan harga makanan. Consumer Protection includes the price of food.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Ronny Saputra
Date Deposited: 23 Oct 2020 02:37
Last Modified: 23 Oct 2020 02:37
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/2954

Actions (login required)

View Item View Item