PEMIDANAAN BAGI PIHAK-PIHAK YANG MENGHALANGI PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF (TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN)

Asfarina, Asfarina (2020) PEMIDANAAN BAGI PIHAK-PIHAK YANG MENGHALANGI PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF (TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL ILMIAH ASFARINA_16810188.pdf

Download (119kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui serta mengkaji hak ibu dan anak dalam pemberian ASI Eksklusif menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta mengkaji tentang pengaturan pemidanaan bagi pihak yang menghalangi pemberian ASI Eksklusif berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sesuai dengan kodratnya wanita adalah seorang ibu yang akan hamil, melahirkan dan menyusui bayinya. Meskipun hampir seluruh ibu mengetahui dan memahami tentang manfaat pemberian ASI eksklusif namun praktik menyusui ini belum terlaksana secara optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian ASI yaitu pengetahuan, pendidikan, sikap, persepsi, pekerjaan, ketersediaan waktu, dorongan dari keluarga dan faktor dari petugas kesehatan. Kecenderungan ibu-ibu tidak memberikan ASI secara Eksklusif karena ibu bekerja. Waktu cuti yang sangat singkat hanya 3 bulan, akan membuat wanita bekerja berfikir apakah dia akan mampu memberi ASI secara Eksklusif pada bayi, keterbatasan waktu dan kesibukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif dalam unsur umum yang mengatur tentang kebijakan pemerintah dalam menyediakan fasilitas ruang ibu menyusui dan kebijakan pemerintah dalam menangani pihak-pihak yang menghalangi pemberian ASI Ekslusif dari ibu kepada anaknya menurut Pasal 128 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan bahwa: Pertama, Hendaknya Pemerintah khususnya melalui Pemerintah Daerah lebih menggencarkan sosialisasi mengenai pentingnya pemberian ASI kepada bayi terhadap ibu menyusui dan hak-hak ibu dalam memperoleh ruang menyusui/ fasilitas menyusui terhadap penyelenggara, perkantoran, tempat sarana umum. Guna kenyaman menyusui ibu sendiri, pada tempat sarana umum sebaiknya pemerintah juga turut mensosialisasikan kepada pihak penyelenggara tempat sarana umum mengenai kewajibannya dalam menyediakan ruang menyusui sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan. Kedua, Salah satu poin penting untuk menggencarkan sosialisasi ialah dengan cara melakukan kampanye periklanan yang mungkin merupakan langkah pertama untuk mempromosikan menyusui secara ASI. Ketiga, Upaya terlaksananya program ASI eksklusif ini, maka para ibu harus mengetahui haknya dalam memperoleh ruang menyusui atau fasilitas menyusui, serta harus adanya dukungan dari kerabat, serta masyarakat. Jika ibu merasa hak menyusui nya dirugikan maka ibu berhak untuk melapor kepada pihak berwajib dalam hal menjalankan program ASI eksklusif. The purpose of this thesis research is to find out and study the rights of mothers and children in exclusive breastfeeding according to Law Number 36 of 2009 concerning health and to examine criminal arrangements for parties who obstruct exclusive breastfeeding based on Law Number 36 of 2009 concerning health. . According to her nature, a woman is a mother who will get pregnant, give birth and breastfeed her baby. Although almost all mothers know and understand about the benefits of exclusive breastfeeding, this breastfeeding practice has not been implemented optimally. Some of the factors that influence breastfeeding are knowledge, education, attitudes, perceptions, employment, availability of time, encouragement from family and factors from health workers. The tendency of mothers not to exclusively breastfeed because mothers work. The very short time off, only 3 months, will make working women think whether she will be able to exclusively breastfeed babies, limited time and busyness. This research is a normative legal research that focuses on positive legal norms in general elements that govern government policies in providing nursing room facilities and government policies in dealing with parties who block exclusive breastfeeding from mothers to their children according to Article 128 of Law No. 36 of 2009 concerning Health. According to the results of this thesis research shows that: First, the Government, especially through the Regional Government, should intensify the socialization of the importance of breastfeeding babies for breastfeeding mothers and the rights of mothers in obtaining breastfeeding rooms/ nursing facilities for administrators, offices, public facilities. For the comfort of breastfeeding mothers themselves, in public facilities, the government should also socialize to the organizers of public facilities regarding their obligations to provide breastfeeding rooms in accordance with statutory standards. Second, one of the important points to increase the socialization is by means of an advertising campaign which may be the first step to promote breastfeeding by means of breast milk. Third, to implement this exclusive breastfeeding program, mothers must know their rights to obtain a breastfeeding room or breastfeeding facility, as well as support from their relatives and the community. If the mother feels that her breastfeeding rights have been impaired, she has the right to report to the authorities regarding the implementation of the exclusive breastfeeding program.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: ASI Eksklusif, Pemidanaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan clusive breastfeeding, Criminalization, Law Number 36 Year 2009 concerning Health
Subjects: K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Depositing User: Asfarina
Date Deposited: 13 Nov 2020 03:20
Last Modified: 13 Nov 2020 03:20
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3177

Actions (login required)

View Item View Item