ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN GRASI TERHADAP PELAKU EXTRAORDINARY CRIME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

ROYYANDA, AKHMAD (2021) ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN GRASI TERHADAP PELAKU EXTRAORDINARY CRIME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL ROYYANDA.pdf

Download (524kB)

Abstract

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa kasus kejahatan luar biasa “extraordinary crime” yang mendapatkan pengampunan dari Presiden dengan cara mengajukan permohonan Grasi, pemberian Grasi terhadap pelaku kejahatan luarbiasa merupakan suatu hal yang kontradiktif dengan semangat pemberantasan kejahatan luarbiasa di Indonesia, kemudian setalah ditelaah lebih dalam ternyata di Undang-Undang Grasi tidak mengatur pengecualian pemberian Grasi kepada pelaku kejahatan luar biasa dan juga hanya menyertgakan pertimbangan Mahkamah Agung sebelum di sampaikan kepada Presiden, akan tetapi juga tidak ada barometer yang jelas terhadap acuan pertimbangan Mahkamah Agung tersebut. Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah,Pertama,Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pemberian Grasi terhadap pelaku kejahatan luarbiasa “extraordinary crime”, Kedua, untuk mengetahui tinjauan pertimbangan Mahkamah Agung terhadap pemberian Grasi kepada pelaku kejahatan luarbiasa “extraordinary crime”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, penelitian normatif adalah penelitan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dari hasil penelitian skripsi ini dapat dikemukakan bahwa: Pertama, pengaturan hukum tentang pemberian Grasi terhadap pelaku kejahatan luarbiasa “extraordinary crime” tidak diatur, hanya mengatur tentang tata cara permohonan Grasi tersebut yang dimana dalam hal ini terpidana dengan jenis kejahatan apapun berhak mendapatkan pengampunan dari Presiden melalui Grasi termasuk pelaku kejahatan luarbiasa “extraordinary crime”. Kedua, di dalam Undang-Undang Grasi mensyaratkan pertimbangan Mahkamah Agung untuk menjadi bahan pertimbagan Presiden dalam memberikan pengampunan berupa Grasi, akan tetapi Undang-Undang tidak menjelaskan lebih lanjut barometer atau kriteria yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung, hanya berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan yang dimana dapat di tafsirkan secara luas makna dari kemanusiaan dan keadilan tersebut sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam suatu pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung terkhusus untuk pelaku kejahatan luarbiasa “extraordinary crime”. Sehingga perlu adanya suatu revisi yang dilakukan di dalam Undang-Undang tersebut untuk mewujudkan cita hukum yang memiliki kepastian hukum di masa yang akan datang. This thesis research is motivated by the existence of several cases of extraordinary crimes "extraordinary crime" which have been pardoned by the President by submitting a request for clemency, granting clemency to perpetrators of extraordinary crimes is something contradicting the spirit of eradicating extraordinary crimes in Indonesia, then after further review it turns out that the Law on Clemency does not regulate exceptions for granting clemency to perpetrators of extraordinary crimes and also only attaches consideration to the Supreme Court before it is conveyed to the President, but there is also no clear barometer of the reference to the consideration of the Supreme Court. The purposes of this thesis are: First, to find out the legal arrangements regarding the granting of clemency to extraordinary crimes perpetrators. Second, to find out a review of the Supreme Court's considerations regarding the granting of clemency to extraordinary crimes. This study uses the Normative research method, normative research is research conducted by examining library materials or secondary data alone. From the results of this thesis research, it can be stated that: First, the legal regulation regarding the granting of clemency for extraordinary crime perpetrators is not regulated, it only regulates the procedure for applying for clemency, in which case a convict with any type of crime is entitled to pardon from the President. through clemency, including the perpetrators of extraordinary crimes "extraordinary crime". Second, the Law on Clemency requires the consideration of the Supreme Court to be taken into account by the President in granting forgiveness in the form of clemency, however the Law does not further explain the barometer or criteria that are considered by the Supreme Court, only based on human values ​​and justice which can be It is interpreted broadly the meaning of humanity and justice so that it creates legal uncertainty in a consideration given by the Supreme Court, especially for perpetrators of extraordinary crimes "extraordinary crime". So it is necessary to have a revision made in the Act to realize legal ideals that have legal certainty in the future.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Grasi, Extraordinary Crime, Sistem Peradilan Pidana Clemency, Extraordinary Crime, Criminal Justice System
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Royyanda Akhmad Royyanda -
Date Deposited: 21 May 2021 03:42
Last Modified: 21 May 2021 03:42
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/4960

Actions (login required)

View Item View Item