ANALISIS YURIDIS PENJUALAN KEPERAWANAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

Rahimanisfera, Anisa (2021) ANALISIS YURIDIS PENJUALAN KEPERAWANAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
anisa rahimanisfera.pdf

Download (220kB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Analisis Yuridis Penjualan Keperawanan Menurut Hukum Pidana Indonesia.Upaya perlindungan terhadap kaum perempuan, akan tetapi pengaturannya masih bersifat umum dan masih ada diskriminasi terhadap kaum perempuan. Pengaturan mengenai tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan dalambentukpenganiayaandtemukandalampasal351,353,354dan355,terhadap pasal tersebut dapat dipahami penganiayaan terhadap istri merupakan tindak pidana. Sehingga ketentuan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana belum cukup melindungi kaum perempuan. Hak Asasi Manusia maupun Convention Elimination and Discrimination Against Women di mana Indonesia telah meratifikasinya. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan mengenai Konvensi Penghapusan Segala bentuk Kekerasan terhadap Wanita yang merupakan implementasi dari Convention on the Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW) diakui bahwa peranan negara untuk tujuan kesetaraan gender. Yang dimaksud Eksploitasi Seksual Anak dan Perempuan menurut Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor35Tahun2014tentangPerubahanatas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. Perbuatan eksploitasi seksual pada perempuan melalui internet merupakan kejahatan karena bertentangan dengan keadilan yang terkait dengan hak-hak perempuan, perbuatan tersebut belum memenuhi semua unsur- unsur dari tindak pidana yang ada sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena tidak terpenuhinya semua unsur perbuatan pidana yang diatur dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia. Penjualan keperawanan akan dikenakan Undang-undang nomor 44 Tahum 2008 tentang Pornografi apabila melakukan penjualan memalui media online, undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dan perempuan, undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang, undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukan bahwa peminjaman uang online telah mendapatkan perlindungan yang cukup dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan tersebut baik pada tingkat hukum dasar negara (contitutions) dan Undang Undang, maupun pada peraturan derivatif yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, menteri, dan pemerintahan This paper is entitled Juridical Analysis of the Sale of Virginity according to Indonesian Criminal Law. Efforts to protect women, but the regulation is still general and there is still non-national for women. Regulations regarding acts of violence against women in the form of persecution are found in articles 351,353,354 and 355, in this article, mistreatment of the wife of a criminal act can be applied. So that the criminal provisions in the Criminal Code are not sufficient to protect women. Human Rights and the Convention on the Elimination and Discrimination of Women which Indonesia has ratified. Law Number 7 of 1984 concerning Ratification of the Convention on the Elimination of Forms of Violence against Women which is an implementation of the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women / CEDAW) which states that state statements are for the purpose of gender equality. What is meant by Sexual Exploitation of Children and Women according to Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning the Protection of Children and Women. The act of sexual exploitation of women through the internet is a crime because it is against justice related to women's rights, this act has not fulfilled all existing criminal acts so that criminal acts cannot be held accountable because all criminal acts regulated in existing laws cannot be held. in Indonesia. The sale of virginity will be subject to Law number 44 of 2008 concerning pornography which sells through online media, law number 17 of 2016 concerning the protection of children and women, law number 21 of 2007 concerning the eradication of trafficking in persons, law number 19 2016 concerning electronic transactions. The results show that online money lending has received sufficient protection from the regulations in Indonesia. This protection is both at the level of basic state laws (contitutions) and laws, as well as in derivative regulations issued by the central government, government, and government.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Keperawanan, Hukum pidana
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Anisa Rahimanisfera
Date Deposited: 28 May 2021 01:30
Last Modified: 28 May 2021 01:30
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/5329

Actions (login required)

View Item View Item