ANALISIS HUKUM TENTANG PERAMPASAN ASET HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

JAYADI, MUHAMMAD (2021) ANALISIS HUKUM TENTANG PERAMPASAN ASET HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
artikel MUHAMMAD jayadi.pdf

Download (132kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai perampasan asset hasil dari tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap perampasan asset dari hasil tindak pidana korupsi yang hak kepemilikannya dialihkan kepada pihak ketiga. Hasil penelitian menunjukan bahwa Adapun pengaturan hukum tentang perampasan harta hasil korupsi terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, selain pidana tambahan yang ditentukan dalam Bab II KUHP untuk perkara tindak pidana korupsi ditentukan pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 pidana tambahan perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi diatur juga dalam Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berlaku kepada salah satu ketentuan dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengalihan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan lazim dilakukan dalam setiap tindak kejahatan yang bertujuan agar harta benda tersebut diketahui keberadaannya oleh aparatur penegak hukum. Lazimnya pelaku tindak pidana korupsi melakukan pengalihan aset agar tidak terdeteksi oleh para penegak hukum yang bertujuan untuk menutupi aset hasil kejahatan. Kekuatan hukum Terhadap perampasan asset dari hasil tindak pidana korupsi yang dialihkan kepada pihak ketiga tersebut dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1 angka 16 dan pasal 39 KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP tersebut, sangat jelas bahwasanya benda yang perolehannya diduga dari hasil tindak pidana, termasuk benda-benda yang dapat dikenakan oleh penyidik dalam mengungkap fakta dalam suatu perkara pidana.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Analisis Hukum, Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Jayadi
Date Deposited: 25 Jun 2021 02:39
Last Modified: 25 Jun 2021 02:39
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/5882

Actions (login required)

View Item View Item