PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING DALAM KAJIAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Irfani, Mustika Gita Rifqi (2021) PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING DALAM KAJIAN HUKUM POSITIF INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ArtikelMustikaGitaRifqiIrfani.pdf

Download (772kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan konsep pengaturan hukum tenaga kerja outsourcing Dalam Kajian Hukum positif di Indonesia dan konsep perlindungan hukum Bagi Tenaga Kerja outsourcing Dalam Kajian Hukum positif di Indonesia. Pengaturan Hukum outsourcing (alih daya) di Indonesia diatur dalam UU No 13 tahun 2003, Peraturan Menteri Tenga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain, dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini merupakan dasar hukum berlakunya outsourcing di Indonesia. Outsourcing dibagi dua bagian, yaitu: pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh. Pengaturan hukum ousourcing ditemukan dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 UU No 13 Tahun 2003. Pasal 64 menyebutkan, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain dibuat untuk memenuhi perintah Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing berdasarkan perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disamakan dengan perlindungan hak-hak tenaga kerja lain, yaitu: 1). Hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 5, Pasal 6); 2). Hak untuk memperoleh peningkatan dan pengembangan kompetensi serta mengikuti pelatihan (Pasal 11, Pasal 12); 3). Hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan (Pasal 31); 4). Hak atas Kepastian dalam Hubungan Kerja (Pasal 50 s.d.Pasal 66), 5). Hak atas Waktu Kerja Waktu Istirahat, Cuti, Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur (Pasal 77 s.d Pasal 85); 6). Hak berkaitan dengan pengupahan, Jaminan sosial dan kesejahteraan (Pasal 88 s.d Pasal 101); 7). Hak mendapat perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta Hak memperoleh jaminan kematian akibat kecelakaan kerja (Pasal 86 s.d Pasal 87); 8). Hak berorganisasi dan berserikat (Pasal 104); 9). Hak mogok kerja (Pasal 137 s.d Pasal 145); 10). Hak untuk mendapatkan uang pesangon setelah di PHK (Pasal 156). Implementasi perlindungan hukum tenaga kerja outsourcing yang diberikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan hanya mencakup 2 (dua) hal yaitu masa sebelum bekerja dan masa selama bekerja This study aims to describe the concept of legal arrangements for outsourcing workers in positive legal studies in Indonesia and the concept of legal protection for outsourcing workers in positive legal studies in Indonesia. Legal arrangements for outsourcing in Indonesia are regulated in Law No. 13 of 2003, Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. 19 of 2012 concerning Requirements for Submission of Partial Work Implementation to Other Companies, and Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. This law is the legal basis for outsourcing in Indonesia. Outsourcing is divided into two parts, namely: job chartering and the provision of worker/labor services. The legal arrangement for outsourcing is found in Article 64 to Article 66 of Law No. 13 of 2003. Article 64 states that a company may hand over part of the execution of work to other companies through a written agreement for contracting work or providing workers/labor services. Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration (Permenakertrans) Number 19 of 2012 concerning Conditions for Submission of Partial Work Implementation to other Companies was made to comply with the orders of Article 66 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003. Legal protection for outsourcing workers is based on protection which is regulated in Law Number 13 of 2003 is equated with the protection of the rights of other workers, namely: 1). The right to obtain equal opportunities and treatment without discrimination (Article 5, Article 6); 2). The right to obtain competency improvement and development and to participate in training (Article 11, Article 12); 3). Equal rights and opportunities to choose, get or change jobs (Article 31); 4). Right to Assurance in Employment Relations (Article 50 to Article 66), 5). Right to Work Time Rest, Leave, Overtime Work and Overtime Wages (Article 77 to Article 85); 6). Rights related to wages, social security and welfare (Article 88 to Article 101); 7). The right to protection of Occupational Safety and Health, morals and decency, as well as treatment in accordance with human dignity and rights and the right to obtain death insurance due to work accidents (Article 86 to Article 87); 8). Right to organize and associate (Article 104); 9). Right to strike (Article 137 to Article 145); 10). The right to receive severance pay after being laid off (Article 156). The implementation of legal protection for outsourced workers provided for by Law Number 13 of 2003 concerning Manpower only covers 2 (two) things, namely the period before work and the period during work.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Outsourcing, Hukum Positif Legal Protection, Outsourcing Labor, Positive Law
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Mustika Gita Rifqi Irfani
Date Deposited: 25 Jun 2021 03:26
Last Modified: 25 Jun 2021 03:26
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/5907

Actions (login required)

View Item View Item