PELAKSANAAN MENERTIBKAN PELANGGARAN SABUK KESELAMATAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BANJAR

RAHMAN, ARIF (2021) PELAKSANAAN MENERTIBKAN PELANGGARAN SABUK KESELAMATAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BANJAR. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL ARIF RAHMAN.pdf

Download (195kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimanakah pelanggaran lalu lintas terutama ketentuan pemakaian sabuk keselamatan setelah adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 serta hukum akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran serta langkah- langkah Polri khususnya Polres Banjar dalam penanganan pelanggaran pasal 61 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Sifat penelitian init yuridis normatif; merupakan salah satu tipe atau operasionalisasi metode penelitian, yang menitikberatkan pada upaya mencari data di lapangan sebagai data primer. Penelitian ini merupakan penelitian normatif sosilogis, maka data primer ialah data yang didapat langsung di lapangan berupa hasil observasi dan data statistik pelanggaran sabuk. Untuk mendapatkan kebenaran dalam meneliti penelitian juga dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai data sekunder berupa dokumen, arsip pelanggaran dan aturan- aturan perundangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alam pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) berkaitan dengan pasal 6 ayat (2) dan (3) Undang-undang Lalu Lintas No. No. 14 Tahun 1992 di Polres Banjar, Sat Lantas menempatkan para anggotanya di tempat-tempat rawan masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas khususnya tentang pemakaian sabuk keselamatan; lebih mengutamakan fungsi Dikmas Lantas maupun fungsi Binamitra. Untuk itu Polres Banjar melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui fungsi Dikmas Lantas dan fungsi Binamitra untuk selalu memberikan himbauan dan penerangan kepada masyarakat akan pentingnya sabuk keselamatan bagi para pengemudi maupun penumpang kendaraan bermotor. Penerapan pasal 6 ayat (2) dan (3) khususnya tentang sanksi denda masih belum mendekati dari sanksi hukum maksimalnya, sehingga belum bisa membuat jera bagi para pelanggar. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian di Banjar yang rendah sehingga diterapkan sesuai dengan ketentuan akan berdampak kurang baik bagi masyarakat. Selain itu kebijaksanaan Polri di lapangan apabila mengetahui pelanggaran pemakaian sabuk keselamatan tidak dilakukan penindakan. Pembinaan dan teguran bagi pelanggar dilakukan dari pada tindakan berupa tilang. Karena hal tersebut akan lebih membuat pelanggar sadar tanpa merasa sakit hati, dan akan mentaati ketentuan pemakaian sabuk keselamatan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Penertiban, Pelanggaran, Sabuk Keselamatan
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Arif Rahman
Date Deposited: 30 Jun 2021 04:02
Last Modified: 30 Jun 2021 04:02
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/5990

Actions (login required)

View Item View Item