KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA KORUPSI

Firdaus, Ricky (2021) KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA KORUPSI. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ArtikelRickyFirdaus.pdf

Download (695kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan lembaga penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi dalam sistem hukum di Indonesia serta untuk mengetahui kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi dalam kajian hukum positif di Indonesia. Peneltian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif; suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif, dilakukan untuk menggali asas asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Penanganan perkara korupsi di Indonesia pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 secara yuridis menunjuk kepada peraturan induk yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), beserta peraturan lain yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut. Dalam KUHAP hanya mengenal 2 lembaga atau instansi yang berwenang menangani tindak pidana yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001, memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara korupsi. Dalam perkara korupsi terdapat dua aparat penyidik yaitu Jaksa dan Polisi. Dalam Undangundang Nomor 20 tahun 2001 kewenangan penyidikan secara yuridis mengikuti prosedur yang terdapat pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, atau dengan kata lain terdapat dua lembaga yang berwenang untuk menyidik kasus korupsi yaitu lembaga Kepolisian dan Kejaksaan. Namun berdasarkan amanat Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 mengisyaratkan adanya tiga lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, institusi kepolisian lebih memantapkan kedudukan dan peran kepolisian sebagai bagian dari upaya reformasi secara keseluruhan. Dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat serta mengemukanya fenomena supremasi hukum telah melahirkan berbagai cara pandang baru dalam melihat tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab kepolisian yang menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian yang semakin meningkat dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan ketika terjadi dugaan tindak pidana korupsi, Kepolisian juga dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepolisian memiliki kewenangan melakukanpenyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana termasuk perkara pidana khusus korupsi. This study aims to determine the regulation of the authority of law enforcement agencies in conducting investigations and investigations of corruption cases in the legal system in Indonesia and to determine the authority of the police in conducting investigations and investigations of corruption cases in positive legal studies in Indonesia. This research uses a normative juridical approach; a research based on library research. The normative legal research method is carried out to explore legal principles, norms, theories and opinions that are relevant to the research problem through inventorying and studying primary, secondary, and tertiary legal materials. The handling of corruption cases in Indonesia at the time of the enactment of Law No. 31 of 1999 juridically referred to the master regulations contained in Law No. 8 of 1981 (KUHAP), along with other regulations related to these provisions. In the Criminal Procedure Code, there are only 2 institutions or agencies authorized to handle criminal acts, namely the Police and the Prosecutor's Office. Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, authorizes prosecutors to conduct investigations and investigations in corruption cases. In corruption cases, there are two investigators, namely the prosecutor and the police. In Law Number 20 of 2001, the authority to investigate judicially follows the procedures contained in Law Number 31 of 1999, or in other words, there are two institutions authorized to investigate corruption cases, namely the Police and the Prosecutor's Office. However, based on the mandate of Law Number 31 of 1999, it indicates that there are three institutions authorized to handle corruption crimes, namely the Police, the Prosecutor's Office and the Corruption Eradication Commission. In Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, the police institution has strengthened the position and role of the police as part of the overall reform effort. With the development and progress of society as well as the emergence of the phenomenon of the rule of law, it has given birth to various new perspectives in looking at the duties, functions, powers and responsibilities of the police which have led to the growth of various demands from the community for the implementation of police duties which are increasing and are more oriented to the interests of the community. Thus it can be said that when there is a suspicion of corruption, the Police can also carry out investigations and investigations. Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and also based on Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, the police have the authority to conduct investigations and investigations in criminal cases, including special criminal cases for corruption.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Kewenangan Kepolisian, Penanganan Pidana, Korupsi Police Authority, Criminal Handling, Corruption
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Ricky Firdaus
Date Deposited: 02 Jul 2021 03:38
Last Modified: 02 Jul 2021 03:38
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/6040

Actions (login required)

View Item View Item