AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

Novianto, Wahyu (2021) AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ArtikelWahyuNovianto.pdf

Download (653kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana untuk mengetahui bagaimana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni meneliti peraturan perundangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, perkawinann dibawah tangan adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Akibat hukum perkawinan di bawah tangan, yaitu: 1). Kedudukan Istri. Secara hukum positif, perempuan tidak dianggap sebagai isteri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Akibat perkawinan yang tidak dicatatkan ini terhadap istri adalah: istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami; istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja; apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pension suami, 2). Kedudukan Anak. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 100 KHI). Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat, adalah anak-anak yang dlahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayahnya. The purpose of this study is to find out how to find out how. This research is a normative legal research that examines laws and regulations and books related to research problems, using qualitative research methods, what is meant by qualitative research is research procedures that produce descriptive data in the form of written words. In the perspective of legislation, an underhand marriage is a marriage that has no legal force. Marriages that do not have legal force have a juridical impact on the rights of public services by the authorized agency for the perpetrators. The legal consequences of underhand marriage are: 1). Wife's Position. By positive law, women are not considered as legal wives. He is not entitled to a living and an inheritance from his husband if he dies. In addition, the wife is not entitled to gono-gini property in the event of a divorce, because legally the marriage is considered to have never occurred. The consequences of this unregistered marriage on the wife are: the wife cannot sue her husband, if left by the husband; the wife does not receive allowances if her husband dies, such as raharja service allowances; if the husband is an employee, then the wife does not receive the marriage allowance and the husband's pension allowance, 2). Child Position. Children born from underhanded marriages are considered as illegitimate children (considered illegitimate) by the state so that children only have a civil relationship with their mother and family while there is no civil relationship with their father (Articles 42 and 43 of Law Number 1 of 1974 and article 100 KHI). A further consequence of unregistered marriages is that children born from such marriages are not entitled to demand a living, education fees or inheritance from their father.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Akibat Hukum, Perkawinan di Bawah Tangan, UU No. 1/1974 Legal Consequences, Underhanded Marriage, Law no. 1/1974
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Wahyu Novianto
Date Deposited: 02 Jul 2021 03:37
Last Modified: 02 Jul 2021 03:37
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/6041

Actions (login required)

View Item View Item