TINJAUAN YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH JAKSA PENYIDIK TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Sulaiman, Muhammad (2021) TINJAUAN YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH JAKSA PENYIDIK TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
JURNAL.pdf

Download (490kB)

Abstract

Dengan adanya aktivitas penghentian penyidikan pada kasus tindak pidana khususnya terkait perkara TIPIKOR (tindak pidana korupsi) sering menimbulkan perdebatan dan menciptakan pandangan yang negatif terhadap fungsi dan hasil kerja aparat penegak hukum, khususnya di wilayah Kejaksaan. Studi penelitian ini mengandung tujuan yaitu Guna mengetahui kedudukan hukum terhadap kejadian diberhentikannya proses penyidikan oleh jaksan penyidik terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam sudut pandang hukum pidana dan Apa yang menjadi Dasar Hukum oleh Jaksa Penyidik dalam Memutuskan Penghentian Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian karya tulis adalah penelitian normatif, dimana cara atau langkah yang dipakai untuk memperoleh data bersumber dari Undang-Undang atau aturan yang sah dan berlaku, serta mengkaji dan meneliti bahan pustaka maupun data-data sekunder yang relevan. Hasil analisis yang diperoleh mengungkapkan bahwa Istilah SP3 biasanya digunakan oleh seorang penyidik dari pihak Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Walaupun di penyidik Kejaksaan tidak ada istilah SP3 seperti Kepolisian dan KPK bukan berarti Jaksa Penyidik tidak mempunyai kewenangan dalam menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3. Adapun landasan hukum pada keputusan penghentikan penyidikan oleh Jaksa Penyidik dalam perkara kasus tindak pidana korupsi berlandaskan adalah Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. With the activity of stopping investigations in criminal cases, especially those related to corruption cases, it often creates debate and creates a negative view of the functions and work results of law enforcement officers, especially in the area of the Prosecutor's Office. This research study contains the purpose of knowing the legal position of the incident of termination of the investigation process by the investigating prosecutor on corruption cases in the perspective of criminal law and what is the legal basis by the Investigating Prosecutor in Deciding the Termination of Investigations on Corruption Crimes. The type of research paper is normative research, where the method or steps used to obtain data are sourced from laws or regulations that are valid and applicable, as well as reviewing and researching library materials and relevant secondary data. The results of the analysis revealed that the term SP3 is usually used by an investigator from the Police and the Corruption Eradication Commission. Although the prosecutor's investigators do not have the term SP3 such as the Police and the KPK, it does not mean that the Investigating Prosecutor does not have the authority to stop investigations and issue SP3. The legal basis for the decision to terminate the investigation by the Investigating Prosecutor in cases of criminal acts of corruption is based on Article 109 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, the Law on the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, and the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Corruption Crime, Termination of Investigation, Investigator Prosecutor
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Sulaiman
Date Deposited: 01 Sep 2021 04:14
Last Modified: 01 Sep 2021 04:14
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/7261

Actions (login required)

View Item View Item