ANALISA TINDAK PIDANA HUKUM TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI ONLINE ANAK BERDASARKAN HUKUM PELINDUNGAN ANAK

Rudini, Ahmad (2021) ANALISA TINDAK PIDANA HUKUM TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI ONLINE ANAK BERDASARKAN HUKUM PELINDUNGAN ANAK. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL RUDINI (1).pdf

Download (168kB)

Abstract

Praktik Prostitusi saat ini tengah ramai menjadi perbincangan banyak masyarakat yang telah dilakukan melalu berbagai media elektronik atau prostitusi online yang diantaranya berupa media seperti, website, Twitter, WhatsApp, Line, MiChat, dll. Prostitusi online merupakan suatu bisnis yang mudah sekali digunakan dan praktis penggunaannya, dan aman bagi para pelaku dan obyek menghindari razia pengamanan. Prostitusi umumnya terjadi karena faktor yang melatar belakangi korban itu sendiri, antara lain kemiskinan (kebutuhan hidup yang mendesak) serta rendahnya tingkat pendidikan dari individu tersebut mengenai bahaya atau dampak negative yang dapat ditimbulkan apabila terlibat dalam dunia pelacuran. Tujuan penelitian ini yaitu; Untuk mengetahui ketentuan tindak pidana terhadap prostitusi online anak, mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap praktek prostitusi online anak berdasarkan hukum perlindungan perempuan dan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini hukum normatif. Hasil penelitian bahwa KUHP, UU ITE, dan UU pornografi melarang adanya praktek Prostitusi online, walaupun setiap UU memiliki larangan yang berbeda seperti dalam KUHP, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak semua pelaku dalam praktek prostitusi online ini di jerat ancaman hukuman. Karena, KUHP tidak melarang prostitusi ataupun prostitusi online, KUHP hanya melarang prostitusi yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum. Tetapi KUHP hanya melarang mucikari dan dapat dijerat ancaman hukuman baik itu hukuman pidana kurungan maupun pidana denda. Larangan melakukan prosfesi mucikari terdapat dalam pasal 506 KUHP. The practice of prostitution is currently being discussed by many people through various electronic media or online prostitution, including media such as websites, Twitter, WhatsApp, Line, MiChat, etc. Online prostitution is a business that is easy to use and practical to use, and safe for perpetrators and objects to avoid security raids. Prostitution generally occurs due to factors behind the victims themselves, including poverty (urgent life needs) and the low level of education of the individual regarding the dangers or negative impacts that can be caused when involved in the world of prostitution. The objectives of this research are; To find out the provisions of criminal acts against children's online prostitution, to know the forms of legal protection against the practice of child online prostitution based on the law of protection of women and children. The method used in this research is normative law. The results of the study show that the Criminal Code, the ITE Law, and the pornography Law prohibit the practice of online prostitution, although each law has different prohibitions as in the Criminal Code, in the Criminal Code (KUHP) not all perpetrators in the practice of online prostitution are threatened with punishment. . Because the Criminal Code does not prohibit prostitution or online prostitution, the Criminal Code only prohibits prostitutes who are homeless and roaming the streets and in public places. However, the Criminal Code only prohibits pimps and can be subject to threats of punishment, both imprisonment and fines. The prohibition on the pimping profession is contained in Article 506 of the Criminal Code.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Analysis of legal crimes, online prostitution, protection of women and children.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Ahmad Rudini
Date Deposited: 14 Sep 2021 03:12
Last Modified: 14 Sep 2021 03:12
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/7325

Actions (login required)

View Item View Item